Tunjangan Minim, BPD Berharap Dukungan Kenaikan ke DPRD

Iklan Semua Halaman

.

Tunjangan Minim, BPD Berharap Dukungan Kenaikan ke DPRD

Sku Metropolitan
Jumat, 27 Desember 2019


TULUNGAGUNG, METRO – Komisi A DPRD Tulungagung,melakukan hearing dengan pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tulungagung. Hearing berlangsung di Ruang Aspirasi, Jumat (27/12/2019) 


Hadir dalam giat tersebut Sejumlah anggota Komisi A DPRD Tulungagung ,Termasuk Ketua Komisi A DPRD Tulungagung,Gunawan, dan Kasubag Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung,Yudi Irwanto. 

Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung, Abdul Azis, mengungkapkan permintaan pertemuan dengan Komisi A DPRD Tulungagung pada hari ini yang utama adalah silaturahim. Apalagi kepengurusan Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung periode saat ini masih baru terpilih dan belum dilantik.

“Karena itu kami ingin memperkenalkan diri sekaligus silaturahim. terlebih Ketua DPRD Tulungagung sebagai penasihat di Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung juga sempat menyampaikan sejumlah permintaan. Di antaranya terkait kenaikan tunjangan kinerja dan seragam.

“Tunjangan kinerja di Tulungagung untuk BPD relatif kecil. Untuk Ketua BPD baru Rp 250 ribu per bulan. Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 225 ribu dan anggota BPD Rp 200 ribu masih dipotong pajak pula. Sedang di Kabupaten lain seperti, Kabupaten Blitar sudah Rp 500 ribu. Padahal UMR Blitar dibawah Tulungagung,” kata Reza Kartikasari

Menanggapi permintaan ini, Gunawan menyebut Komisi A DPRD Tulungagung mendukung selama wajar dan keuangan daerah dapat memenuhinya.

 “Seperti dengan kenaikan Rp 400 ribu dulu. Persoalannya saat ini juga guru-guru (honorer) minta kenaikan tunjangan. Tunjangan guru (honorer) Rp 250 ribu per bulan, bahkan ada pula yang belum menerima,” tuturnya.

Sedang Yudi Irwanto mengakui jika sudah ada rencana dari Pemkab Tulungagung untuk menaikkan tunjangan kinerja BPD setelah suksesnya pelaksanaan pilkades serentak baru-baru ini. Namun demikian, ia meminta pula agar Asosiasi BPD Kabupaten Tulungagung melakukan permintaan tertulis pada Bupati Tulungagung yang kemudian akan dilanjutkan pada DPRD Tulungagung.

“Nanti akan digodok oleh Bappeda dan BPKAD. Kami pun minta dukungan pada Komisi A DPRD Tulungagung agar rencana kenaikan tunjangan kinerja BPD dapat terealisasi,” ucapnya.(sar)