Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dihujani Keluhan Warga Cikarang Utara

Iklan Semua Halaman

.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dihujani Keluhan Warga Cikarang Utara

Sku Metropolitan
Jumat, 31 Januari 2020

METRO, BEKASI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Asep Surya Atmaja menggelar reses di Kp. Lemahabang, RT 001/004 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Jum’at (31/01).Dalam reses tersebut, Asep dibanjiri berbagai usulan yang datang dari masyarakat langsung.

Asprisi pertama datang dari Elis, Ia meminta perhatian dari legislator dari Dapil VI Kabupaten Bekasi itu kaitan masih banyaknya masyarakat usia produktif di lingkungan tempat tinggalnya yang telah lulus SMA/SMK namun sulit memperoleh pekerjaan.

 “Kita ini tinggal di kelilingi Kawasan Industri. Tapi anak-anak kita yang sudah lulus SMA/SMK masih sulit untuk masuk kerja. Tolong persoalan ini diperhatikan Pak,” kata Ibu Elis
Aspiasi selanjutnya, Ramdhoni, salah seorang guru honorer sekolah swasta meminta agar politisi Partai Golkar itu bisa memfasilitasi usulannya agar Pemerintah Kabupaten Bekasi memberika bantuan bagi guru honorer sekolah swasta seperti halnya Jastek bagi bagi guru honorer di sekolah negeri.

“Kalau di sekolah negeri kan ada Jastek, sementara di swasta nggak ada karena katanya tidak ada payung hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan. Jadi kami memohon dengan sangat agar Pak Dewan bisa memfasilitasi ini,” tuturnya.

Sedangkan Iwan, perwakilan dari Relawan Kesehatan ‘Bekasi Baru Bekasi Bersih’ mangapresiasi upaya yang telah dilakukan Asep Surya Atmaja khususnya di bidang kesehatan. Sebab, kendati baru beberapa bulan menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi IV dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi namun Asep beserta anggota DPRD lainnya sudah mampu mendorong Pemkab Bekasi mengalolkasikan anggaran tambahan untuk Jamkesda dari Rp8 milyar menjadi Rp20 milyar serta anggaran JKN-KIS bagi 579.000 orang lebih peserta PBI.

“Tetapi terkait dengan program SIYANKIS  kami memohon agar dikaji ulang lagi karena pada kenyataannya di lapangan, kami masih menemukan adanya kendala seperti masyarakat miskin yang kesulitasn mengaksesnya hingga akhirnya pindah ke umum,” tuturnya.

“Selain itu, kami juga berharap agar kedepanya pemerintah bisa membantu pasien miskin yang dirujuk ke rumah sakit Tipe A karena ketika ada pasien yang dirujuk ke RS Tipe A seperti ke RS Hasan Sadikin ataupun RSCM itu banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk dibawa karena terkendala biaya akomodasi, khususnya untuk orang atau keluarga pasien yang menunggunya” imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Karang Bahagia itu juga berharap agar Asep Surya Atmaja mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memperbaiki serta membangun infastruktur pendidikan yang dirasa masih belum memadai di Dapil VI Kabupaten Bekasi hingga menyediakan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.

Menanggapi persoalan yang disampaikan Ibu Elis, Asep mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perluasan Tenaga Kerja. Bahkan, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja telah mensosilisasikan ke hampir seluruh kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi agar perusahaan yang ada di dalam kawasan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-sebanyaknya.

“Tetapi memang ini masih menjadi PR kita bersama. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Bekasi masih menduduki peringkat 3 yang jumlah  penganggurannya terbanyak se-Jawa Barat dan ada sekitar 8,43  persen dari 1,6 juta penduduk usia kerja yang menganggur. Makanya, nanti saya bersama kawan-kawan di Komisi IV DPRD akan datang ke perusahaan-perusahaan. Kita pengen tau, kenapa dari sekian banyak perusahaan yang ada di kita masih banyak warga Kabupaten Bekasi yang belum terserap. Kita pengen tau, kriterianya apa biar mereka bisa diterima bekerja sehingga nantinya ini bisa diajdikan acuan bagi kami untuk menyiapkan formulanya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Doakan saja saya sehat selalu dalam mengemban amanah warga,” tuturnya.
Sementara kaitan dengan bantuan bagi guru honorer di sekolah swasta, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengaku usulan serupa pernah disampaikan Forum Silaturahmi Kepala SMP Swasta Kabupaten Bekasi saat beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi bebrapa waktu lalu. Ia pun menyarankan agar guru honorer di sekolah swasta membentuk asosiasi/lembaga resmi berbadan hukum agar kedepannya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
“Kemudian menganai program SIYANKIS, sebetulnya sekarang masih uji coba dan belum dilaunching. Dari hasil penjelasan Dinas Kesehatan, sebetulnya program SIYANKIS ini adalah untuk memangkas birokrasi. Jadi misalnya ada orang sakit, belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS namun kondisinya urgent dan butuh penanganan medis di rumah sakit, pasien tidak perlu lagi datang ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Surat Jaminan Perawatan (SJP) melainkan bisa langsung membuatnya secara online di rumah sakit. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah ketika  pasien yang menggunakan program SIYANKIS tidak masuk di Kartu Keluarga (KK) ataupun NIK-nya berbeda sehingga akhirnya pasien kesulitan membuat SJP dan beralih menjadi pasien umum,” tuturnya.

Untuk itu, kedepan pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mengetahui titik permasalahan atau ‘benang kusut’ dari persoalan itu dan menyelesaikannya. “Kita akan undang Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Relawan Kesehatan untuk mengetahui benang kusutnya dimana karena persoalan kesehatan bagi masyarakat tentunya menjadi prioritas bagi kita semua,” kata dia.

Sedangkan kaitan dengan bantuan akomodasi bagi warga kurang mampu yang sakit dan dirujuk ke RS Tipe A pihaknya sudah memikirkan agar hal itu bisa terakomodir oleh pemerintah. “Saat saya berkunjung ke Kabupaten Badung di Provinsi Bali, itu yang nungguin pun dapat duit Rp 240 ribu karena PAD disana  sudah mencapai Rp 5 triliun sedangkan kita kan baru sekitar Rp2,4 triliun. Tetapi kedepan tentu saja kita juga akan ke arah sana,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Asep memastikan semua usulan yang menjadi aspirasi warga pada reses kali ini akan disampaikan pihaknya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar masuk sebagai usulan di dalam Musrenbang. “Karena legalitasnya tetap melalui Musrenbang dengan memperhatikan skala priorotas. Tetapi sepanjang aspirasi yang diusulkan urgent dan memiliki kemasalahatan bagi semua masyarakat Kabupaten Bekasi, pasti akan kami kawal,” kata dia. (Ely)