METRO, BEKASI – Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Asep Surya Atmaja menggelar
reses di Kp. Lemahabang, RT 001/004 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara,
Jum’at (31/01).Dalam reses tersebut, Asep dibanjiri berbagai usulan yang datang
dari masyarakat langsung.
Asprisi pertama datang
dari Elis, Ia meminta perhatian dari legislator dari Dapil VI Kabupaten Bekasi
itu kaitan masih banyaknya masyarakat usia produktif di lingkungan tempat
tinggalnya yang telah lulus SMA/SMK namun sulit memperoleh pekerjaan.
“Kita ini tinggal di kelilingi Kawasan
Industri. Tapi anak-anak kita yang sudah lulus SMA/SMK masih sulit untuk masuk
kerja. Tolong persoalan ini diperhatikan Pak,” kata Ibu Elis
Aspiasi selanjutnya,
Ramdhoni, salah seorang guru honorer sekolah swasta meminta agar politisi
Partai Golkar itu bisa memfasilitasi usulannya agar Pemerintah Kabupaten Bekasi
memberika bantuan bagi guru honorer sekolah swasta seperti halnya Jastek bagi
bagi guru honorer di sekolah negeri.
“Kalau di sekolah
negeri kan ada Jastek, sementara di swasta nggak ada karena katanya tidak ada
payung hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan. Jadi kami memohon dengan
sangat agar Pak Dewan bisa memfasilitasi ini,” tuturnya.
Sedangkan Iwan,
perwakilan dari Relawan Kesehatan ‘Bekasi Baru Bekasi Bersih’ mangapresiasi
upaya yang telah dilakukan Asep Surya Atmaja khususnya di bidang kesehatan.
Sebab, kendati baru beberapa bulan menjalankan tugasnya sebagai anggota Komisi
IV dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi namun Asep beserta anggota DPRD
lainnya sudah mampu mendorong Pemkab Bekasi mengalolkasikan anggaran tambahan
untuk Jamkesda dari Rp8 milyar menjadi Rp20 milyar serta anggaran JKN-KIS bagi
579.000 orang lebih peserta PBI.
“Tetapi terkait dengan
program SIYANKIS kami memohon agar
dikaji ulang lagi karena pada kenyataannya di lapangan, kami masih menemukan
adanya kendala seperti masyarakat miskin yang kesulitasn mengaksesnya hingga
akhirnya pindah ke umum,” tuturnya.
“Selain itu, kami juga
berharap agar kedepanya pemerintah bisa membantu pasien miskin yang dirujuk ke
rumah sakit Tipe A karena ketika ada pasien yang dirujuk ke RS Tipe A seperti
ke RS Hasan Sadikin ataupun RSCM itu banyak masyarakat yang merasa kesulitan
untuk dibawa karena terkendala biaya akomodasi, khususnya untuk orang atau
keluarga pasien yang menunggunya” imbuh dia.
Dalam kesempatan
tersebut, masyarakat yang datang dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikarang
Utara, Cikarang Timur dan Karang Bahagia itu juga berharap agar Asep Surya
Atmaja mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memperbaiki serta membangun
infastruktur pendidikan yang dirasa masih belum memadai di Dapil VI Kabupaten
Bekasi hingga menyediakan program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu.
Menanggapi persoalan
yang disampaikan Ibu Elis, Asep mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi
telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perluasan Tenaga Kerja.
Bahkan, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja telah mensosilisasikan ke hampir
seluruh kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi agar perusahaan yang ada
di dalam kawasan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-sebanyaknya.
“Tetapi memang ini
masih menjadi PR kita bersama. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja,
Kabupaten Bekasi masih menduduki peringkat 3 yang jumlah penganggurannya terbanyak se-Jawa Barat dan
ada sekitar 8,43 persen dari 1,6 juta
penduduk usia kerja yang menganggur. Makanya, nanti saya bersama kawan-kawan di
Komisi IV DPRD akan datang ke perusahaan-perusahaan. Kita pengen tau, kenapa
dari sekian banyak perusahaan yang ada di kita masih banyak warga Kabupaten
Bekasi yang belum terserap. Kita pengen tau, kriterianya apa biar mereka bisa
diterima bekerja sehingga nantinya ini bisa diajdikan acuan bagi kami untuk
menyiapkan formulanya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Doakan
saja saya sehat selalu dalam mengemban amanah warga,” tuturnya.
Sementara kaitan dengan
bantuan bagi guru honorer di sekolah swasta, pria yang juga menjabat sebagai
Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengaku usulan serupa pernah disampaikan Forum
Silaturahmi Kepala SMP Swasta Kabupaten Bekasi saat beraudiensi dengan Komisi
IV DPRD Kabupaten Bekasi bebrapa waktu lalu. Ia pun menyarankan agar guru
honorer di sekolah swasta membentuk asosiasi/lembaga resmi berbadan hukum agar
kedepannya bisa mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi.
“Kemudian menganai
program SIYANKIS, sebetulnya sekarang masih uji coba dan belum dilaunching.
Dari hasil penjelasan Dinas Kesehatan, sebetulnya program SIYANKIS ini adalah
untuk memangkas birokrasi. Jadi misalnya ada orang sakit, belum terdaftar
sebagai peserta JKN KIS namun kondisinya urgent dan butuh penanganan medis di
rumah sakit, pasien tidak perlu lagi datang ke Dinas Kesehatan untuk
mendapatkan Surat Jaminan Perawatan (SJP) melainkan bisa langsung membuatnya
secara online di rumah sakit. Tetapi yang sering menjadi persoalan adalah
ketika pasien yang menggunakan program
SIYANKIS tidak masuk di Kartu Keluarga (KK) ataupun NIK-nya berbeda sehingga
akhirnya pasien kesulitan membuat SJP dan beralih menjadi pasien umum,”
tuturnya.
Untuk itu, kedepan
pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak terkait guna mengetahui titik
permasalahan atau ‘benang kusut’ dari persoalan itu dan menyelesaikannya. “Kita
akan undang Dinas Kesehatan, RSUD, BPJS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
serta Relawan Kesehatan untuk mengetahui benang kusutnya dimana karena
persoalan kesehatan bagi masyarakat tentunya menjadi prioritas bagi kita
semua,” kata dia.
Sedangkan kaitan dengan
bantuan akomodasi bagi warga kurang mampu yang sakit dan dirujuk ke RS Tipe A
pihaknya sudah memikirkan agar hal itu bisa terakomodir oleh pemerintah. “Saat
saya berkunjung ke Kabupaten Badung di Provinsi Bali, itu yang nungguin pun
dapat duit Rp 240 ribu karena PAD disana
sudah mencapai Rp 5 triliun sedangkan kita kan baru sekitar Rp2,4
triliun. Tetapi kedepan tentu saja kita juga akan ke arah sana,” kata dia.
Dalam kesempatan itu
Asep memastikan semua usulan yang menjadi aspirasi warga pada reses kali ini
akan disampaikan pihaknya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar masuk sebagai
usulan di dalam Musrenbang. “Karena legalitasnya tetap melalui Musrenbang
dengan memperhatikan skala priorotas. Tetapi sepanjang aspirasi yang diusulkan
urgent dan memiliki kemasalahatan bagi semua masyarakat Kabupaten Bekasi, pasti
akan kami kawal,” kata dia. (Ely)