Disdukcapil Kab Bekasi Berikan Pelayanan Jemput Bola Bagi Korban Banjir

Iklan Semua Halaman

.

Disdukcapil Kab Bekasi Berikan Pelayanan Jemput Bola Bagi Korban Banjir

Sku Metropolitan
Senin, 13 Januari 2020


Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hudaya


METRO, BEKASI Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi korban banjir. Kemudahan pelayanan tersebut yakni dengan menerapkan sistem pelayanan ‘jemput bola’ menggunakan mobil. 

“Kami akan melakukan pelayanan jemput bola  upaya  untuk membantu masyarakat untuk menganti dokumen  yang menjadi korban banjir pada awal 2020 kemarin, terhitung mulai dari hari Senin (13/1) hingga Jumat depan terus melakukan pelayanan jemput setiap Kecamatan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Hudaya. Kepada awak media, Senin ( 13/1).

Dirinya meyebutkan bahwa untuk dokumen kependudukan yang dilayani seperti akta kelahiran, kematian, Kartu Keluarga (KK), dan juga Kartu Identitas Anak (KIA).

“Semua kita berikan kemudahan untuk korban banjir. Tidak ada persyaratan, semua diberikan kemudahan, karena data base sudah ada semua, tinggal nyebut nik dan alamat," tuturnya.

Kendati demikian, mantan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi ini menuturkan, korban banjir yang mau mengurus pembuatan akte, ktp dan lainnya harus membawa surat pengantar dari pengurus desa, bahwa dia memang menjadi korban banjir. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ada warga yang mengaku-ngaku menjadi korban banjir.



"Saya juga butuh pegangan, karena tidak semua menjadi korban banjir, takutnya ada warga yang enggak kena banjir, terus ktpnya lagi di gadein dan lainnya, tapi ngakunya korban banjir dan minta dibuatin KTP. Jadi saya minta surat penganter dari desa," tandasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Disdukcapil mendapatkan distribusi blangko sebanyak lima ribu dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari lima ribu blangko yang diberikan , sebanyak tiga ribu distribusikan ke kecamatan, karena tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang mengurus langsung ke kantor kecamatan dan dua ribu untuk pelayanan korban banjir. 

Untuk memastikan ketersediaan blanko dirinya juga menyebutkan telah melakukan komunikasi dengan Dirjen di Kemendagri.

"Saya komunikasi melalui WA dengan Pa Dirjen, mengingat blangko susah, jangan sampai nanti saya memberikan pelayanan malahan jadi blunder. Makanya saya hubungi Pa Dirjen untuk meminta blangko, alhamdulilah direspon. Minggu lalu kita dapet blangko sekitar lima ribu," ucapanya. ( Advetorial/Ely)