DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kabupaten Bekasi Bahas Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi

Sku Metropolitan
Selasa, 21 Januari 2020

METRO, BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Bekasi untuk membahas kaitan pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi milik Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Kota Bekasi. Padahal perjanjian kerjasama antara Walikota dan Bupati Bekasi telah ditandatangani sejak 2017 lalu.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menerangkan dalam pertemuan tersebut turut dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Kota dan Kabupaten Bekasi, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi, Eka Hidayat Taufik serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo.

“Mereka menanyakan progress pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi yang menurut mereka mengalami stagnasi audit aset PDAM. Tetapi ternyata di Kota Bekasi, muncul surat dari walikota ditujukan kepada akuntan publik yang menanyakan delapan petak aset yang terkalkulasi dalam aset PDAM itu, menurut walikota merupakan aset kota bukan aset PDAM. Seharusnya dikeluarkan dari nilai aset yang diaudit kemarin,” katanya, Selasa (21/01).

Choiruman menerangkan, pihaknya baru mengetahui bahwa walikota baru mengeluarkan surat tertanggal 27 Desember kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bekasi kaitan keberatan atas delapan aset milik Pemkot yang turut dihitung tim appraisal. Ia pun mengaku legislatif pun hanya bersifat mengetahui namun tidak pernah dilibatkan secara langsung soal pemisahan aset PDAM Tirta Bhagasasi.

“Belum lagi, nantinya akan muncul pertanyaannya soal MoU terkait pemisahan aset yang bakal berakhir tiga tahun sejak tahun 2017, berarti akan selesai tanggal 17 Mei 2020. Kalau lewat dari Mei, maka perlu ada perubahan addendum atau perpanjangan. Ini yang menjadi permasalahan, karena waktu dibatasi dan secara konten ada permasalah kaitan delapan aset Kota Bekasi yang ikut terhitung,” ungkapnya.

“Untuk itu, kita juga akan memanggil eksekutif kaitan data formal untuk melakukan verifikasinya. Kalau sudah satu kata antara walikota dan DPRD, baru kita bisa menyampaikan kepada kabupaten. Selanjutnya apabila dipandang sudah selesai semua formatnya, maka nanti dibutuhkan persetujuan DPRD terkait pemisahan aset. Lalu setelahnya, DPRD kota dan kabupaten membuat pansus pemisahan aset dengan format yang sama untuk menyesaikan masalah ini,” jelas dia.

Lantaran belum adanya kesepakatan anggaran yang harus dibayarkan Pemkot Bekasi ke Pemkab Bekasi, DPRD Kota Bekasi pun mengaku hingga kini belum menganggarkan kaitan pemisahan aset, “Kita akan menganggarkan, kalau angkanya sudah muncul, kan angkanya belum di sepakati,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten  Bekasi, Muhammad Nuh mengaku lembaganya selama ini telah secara terus menerus mendampingi eksekutif Kabupaten Bekasi agar pemisahan aset dapat dilakukan. Tujuannya agar memperlancar bisnis di masing-masing daerah, baik PDAM Tirta Bhagasasi maupun PDAM Tirta Patriot.

Ia pun menerangkan, Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah memberikan keringanan kepada Kota Bekasi untuk pembiayaan pemisahan aset. Semula, tim appraisal dan tim penengah menyebut yang harus dibayarkan Kota Bekasi sekitar Rp 280 miliar, namun dari pihak Kota Bekasi ketika itu minta angkanya dirasionalisasikan, akhirnya Kabupaten Bekasi mengusulkan angka Rp 199 miliar. Sudah dikurangi, ternyata tak juga disetujui oleh Walikota Bekasi.

Kemudian, soal klaim Kota Bekasi yang menyebut ada delapan aset Kota Bekasi yang ikut terhitung, ia menyebut itu merupakan alasan baru. Sebab hal itu sudah dihitung oleh tim appraisal, dan tidak menghitung aset Kota Bekasi.

“Saya pikir jangan kesitu lagi pembahasannya, kalaupun berjalan sampai batas akhir perjanjian belum juga terselesaikan dan dibuat perjanjian baru. Sangat mungkin angka baru dan kita tidak toleran juga dengan angka Rp 199 miliar itu, bisa saja kita meminta angka yang lebih tinggi, bisa sampai Rp 360 miliaran nanti,” bebernya. 

Langkah selanjutnya, kata Nuh,pihaknya sangat mungkin melakukan tim pemilahan sepihak, ada mekanisme yang akan dipantau tim appraisal, kalaupun merasa keberatan, ia mempersilahkan Pemkot Bekasi untuk menggugat ke PTUN. 

“Pemilahan sepihak yang dimaksud kita ekspansi aset ini masuk ke Tirta Bhagasasi, misal Rp 80 miliar masuk ke Bhagasasi, mau tidak mau tetap harus bagi hasil dengan Kota Bekasi karena mereka juga masih punya aset, masa kota dapat bagi hasil dari penambahan modal dari Kabupaten Bekasi, itu persoalannya,” jelasnya. 

“Makanya kita akan meminta bantuan dari ahli dibidang keuangan, bagaimana memilah keuntungan dari penambahan modal, sebentar lagi kita akan menyertakan modal Rp 80 miliar, ditambah Rp 119 miliar. Nanti ada hitungan tegas dari sisi keuangan dari kita. Karena pemisahan aset ini jelas mengganggu proses penyertaan modal PDAM yang sudah kita sepakati, tujuannya untuk memperlancar penanaman modal baru untuk ketercapaian layanan PDAM yang baru dibangun 40 persen, dengan percepatan dengan ditambahi modal maka akan mendekati 80 persen,” tandasnya. (Ely)

Baca Berita :
Perangkat Daerah Diminta Segera Selesaikan LPPD Tepat Waktu