Kantor Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Minta Dilibatkan Dalam Pembentukan Perda

Iklan Semua Halaman

.

Kantor Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat Minta Dilibatkan Dalam Pembentukan Perda

Sku Metropolitan
Jumat, 31 Januari 2020


METRO, BEKASI- Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM  Jawa Barat, Liberti Sitinjak mengatakan hal itu sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam UU No 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Di dalam Undang-undang tersebut memang disebutkan secara eksplisit bahwa Kementrian Hukum dan HAM menjadi leading sector di bidang perundang-undangan dan kami kami sebagai lembaga vertical akan menjalankan tugas dan fungsi dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) . Termasuk nantinya peraturan Walikota dan Bupati,” kata Liberti Sitinjak usai menghadiri pertemuan dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jum’at (31/01) pagi.

Maka kedepannya, kata dia, tidak ada peraturan daerah yang dibentuk tanpa melalui harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. 

“Insya Allah dalam waktu dekat Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan Kepala Biro Hukum akan berkumpul di Jawa Barat dalam rangka bagaimana kita bisa satu persepsi melihat dan memahami UU No 15 tahun 2019 ini,” kata dia.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha menyambut baik kerjasama ini sehingga diharapan kedepannya Perda yang dihasilkan semakin berkualitas dan sesuai dengan asas-asas dan mekanisme yang diatur di dalam undang-undang.

"Kita ketahui bahwa DPRD mempunyai salah satu fungsinya adalah penyusun peraturan daerah dan diharapkan ketika penyusunan ini didampingi Kementrian Hukum dan HAM dari mulai tahap perencanaan, maka diharapan Perda yang dihasilkan semakin berkualitas dan sesuai dengan asas-asas dan mekanisme yang diatur di dalam undang-undang," kata dia. (Ely)