Mencari Tanah “Hilang” di Pengadilan

Iklan Semua Halaman

.

Mencari Tanah “Hilang” di Pengadilan

Sku Metropolitan
Jumat, 10 Januari 2020


BEKASI, METRO. Kasus tanah sering berakhir di Pengadilan Negeri, seperti yang dialami, Muhammad (70) ahli waris Ny. Aliah binti Said (Almh) memiliki tanah seluas 4.316 Ha, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kamis (9/1) untuk mencari tanahnya yang hilang.

Bersama dengan kuasa hukumnya, Bonifasius Gunung dan Maringan Osdiman Siagian, mengatakan, salah satu tugas dalam hidup adalah menuntut keadilan yang merupakan sebuah perjuangan yang abadi untuk memastikan bahwa hak atas sebidang tanah miliknya yang hilang dalam ruangan persidangan di Pengadilan akibat putusan yang sesat nalar hukum, sarat ketidak adilan, kontroversial dan kontradiktif.

"Saya datang ke pengadilan ini, karena tidak ada alternatif lain,   karena saya rasa Lembaga Peradilan inilah yang dapat memastikan hak hukum setiap warga negara dilindungi yang memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan hak milik atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah milik orang tua saya seharusnya dijamin secara hukum," kata Muhammad.

Muhammad mengisahkan,  dalam suasana hening menjelang kepulangan ibu tercinta, menitip pesan kepada kami anak-anaknya, untuk teruskan memperjuangkan yang telah dirintisnya, dengan keyakinan yang teguh, bahwa hak atas sebidang tanah seluas 4.316 Ha, di Kelurahan Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi harus kembali, sebutnya.

Ia melanjutkan, sejak tahun 1963 hingga 2001 (37 tahun),  pengadilan sebenarnya telah menetapkan secara hukum bahwa Ny. Aliah Binti Said adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 7/1971.6. tanggal 24 Feb 1973 dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 164/1975/ Perd./PTB. tanggal 14 Juli 1976 dan lebih dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi No. 1146 K/Sip/1977 tanggal 24 Okt 1979 dan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali Reg. No. 215 PK/Pdt/ 1985 tanggal 30 Jan 1988, bahwa Ny. Alijah binti Said telah ditetapkan sah secara hukum sebagai pemilik hak atas sebidang tanah seluas 4.316 Ha Persil 37 S. III terletak di Kampung Pekayon, Desa Pekayon Barat, Kecamatan Pekayon Kabupaten Bekasi, berdasarkan Jual Beli tertanggal 20 Agustus 1960  antara Alijah dengan Gouw Lian Nio.

Untuk lebih memastikan hak Ny. Alijah binti Said, atas bidang tanah tersebut, pengadilan dalam amarnya juga telah menghukum dan memerintahkan, Hadji Kodir bin Epe, Asmawih bin H. Kodir Muchtar bin Napih, Saman bin Napih, Iman bin Napih, (tergugat I s/d V) dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bekasi dalam kedudukannya Sebagai Ketua Panitia Landreform daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi (Tergugat VI).

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri demikian pula siapapun juga yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada Ny. Alijah binti Said (Penggugat) dalam keadaan kosong dan baik atau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk membayar ganti rugi kepada Ny. Alijah binti Said berupa padi kering sebanyak 31,3 ton atau uang sebanyak harga padi tersebut.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah di eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 7/1971 /Pe.Eks/1983 tanggal 20 Desember 1983 yang telah dijalankan secara sempurna sebagaimana Berita Acara Pengosongan dan penyerahan, No. 1/1971/G/PN tanggal 24 Mei 1984.

Jauh sebelumnya, pengadilan juga telah menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan oleh H. Kodir bin Epe (Penggugat) terhadap Ny. Alijah bind Said dan Gouw Lian Nio
(Tergugat I dan II) terkait sengketa hak atas tanah yang sama. H. Kodir bin Epe berdalil bahwa Surat Segel Jual Beli Tanah Sawah tanggal 20 Agustus 1960 antara Gouw Lian Nio selaku penjual dengan Ny. Alijah binti Said selaku pembeli adalah tidak sah, karena sebelumnya tanah yang sama telah dijual oleh Gouw Lian Nio kepada H. Kodir bin Epe.

Pada tahun 1963, terhadap gugatan H. Kodir bin Epe tersebut, PN Istimewa Jakarta telah menjatuhkan Putusan No. 199/1963/G tanggal 21 Mei 1964 yang dalam amarnya menyatakan, "Menolak gugatan penggugat H. Kodir bin Epe dan menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara” tersebut.

Selanjutnya putusan PN Istimewa Jakarta dikuatkan oleh PT. Jakarta No. 169/1965/PT. Perdata tanggal 30 Juli 1965 dan Iebih dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan  No. 106 K/Sip/1966 tanggal 13 Juli 1966.

Atad sikap illegal H. Kodir bin Epe (Alm) untuk menguasai tanah milik Ny. Aljjah binti Said semakin berutal ketika pada tahun 1979/1980 nekad menguasai tanpa hak tanah dimaksud.

Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Ny. Aliyah binti Said melaporkan perbuatan ilegal H. Kodir bin Epe ke Polres Bekasi.

Atas laporan itu, PN Bekasi tanggal No. 7/1981/Pid.Ks/PN.Bks tanggal 6 Nov 1982 dalam alam amar putusannya mengatakan, H. Kodir bin Epe dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan menghukum H. Kodir bin Epe dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 243/1982/Pid/PTB tanggal 24 Feb 1983 dan lebih dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 465 K/Pid/1983 tanggal 24 Mei 1984, beber Muhamad menjelaskan.

Kuasa hukum Osdiman Siagian menambahkan, hak Ny. Aliyah binti Said atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum. Kebenaran itu tidak dapat diragukan sedikit pun bahwa semua putusan yang diuraikan di atas membuktikan bahwa sesungguhnya tidak ada pihak lain yang berhak atas tanah yang sama. "Ini fakta hukum, bahkan telah diakui secara jelas, tegas dan nyata oleh lembaga pemberi hak atas tanah, yakni Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional RI," ujar Osdiman.

Disebut, Departemen Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria telah mengeluarkan Surat No. 593.732/3682/AGR tanggal 30 Juni 1983 perihal sengketa tanah milik C. No.1126 S.III Luas 4.316 Ha terletak di Desa Bekasi Barat, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi antara Ny. Aliyah binti Said dengan H. Kodir yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemilik sah atas tanah a quo adalah Ny Aliyah binti Said.

Begitu juga Surat Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 503/Bapek/Pla./ VIII.51./67 perihal penjelasan mengenai tanah milik Gouw Sim Nio seluas 4.316 Ha C. No. 1126 yang terletak di Kampung Pekajon, Desa Bekasi Barat, Kecamatan dan Kabupaten Bekasi menyebut, bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 106 K/Sip/1966, tentang penolakan permohonan kasasi dari penggugat (Sdr. H. Kodir bin Epe) yang disimpulkan dalam hasil rapat Panitia Landreform/Badan Pekerja Landreform Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Oktober 1966.

Ditegaskan, bahwa tanah sawah semula milik Gouw Lian Nio seluas 4.316 Ha C. No. 1126 yang terletak di Kamp. Pekayon, Desa Bekasi Barat, Kecamatan dan Kabupaten Bekasi adalah tanah milik Ny. Aliyah binti Said.

Mengenai hasil dari tanah sawah tersebut semenjak dikuasai Panitia Landreform, tetap menjadi/dibebankan kepada Sdr. H. Kodir bin Epe yang harus dipenuhinya.

Sementara Peta Situasi DI. 302 No.13740/90 Tanggal 5 Juni 1990 DP. No.17470/90 tanggal 20 Juni 1990 dengan peta situasi yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas permintaan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengetahui luas tanah a quo dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Eksekusi sesuai Putusan Nomor: 7/1973/G tanggal 24 Feb 1973 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 1990 Nomor: W8.DF.AT.01.10.932 perihal : Penegasan C. No. 1424 Persil 37 S. III Luas 4.316 Ha atas nama Aliyah binti Said.

Bahwa Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi juga telah mengetahui Ny. Alijah Binti Said adalah pemilik sah satu-satunya. Hal ini dibuktikan, antara lain, surat Undangan Nomor: 1849/AG.231/PHT/ 1983 tanggal 3 November 1983 dengan agenda menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah a/n. Ny. H. Alijah binti Said yang terletak di Kelurahan Pekayon, Kec. Bekasi Selatan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Demikian pula Pengadilan Negeri Bekasi, telah dibukukan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi UB. Panitera Kepala tanggal 2 Januari No. 1990 N0.W8.DF.AT.01.10-766. tentang Pelaksanaan Pemagaran Hasil Eksekusi kepada semua instansi terkait, termasuk kepada Kepala Badan Pertanahan Bekasi, menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemagaran Hasil Eksekusi tertanggal 25 Januari 1984 No.1/197Zl/G/PN. Bks. Tanah yang terletak di Kamp. Pekayon, Desa Bekasi Barat, Kec. Bekasi (sekarang Kelurahan Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi), tandas Siagian. (Bresman Sirait)