Perusahaan Tidak Laksanankan CSR , Dewan Minta Pemkab Bekasi Memberikan Tindakan Tegas

Iklan Semua Halaman

.

Perusahaan Tidak Laksanankan CSR , Dewan Minta Pemkab Bekasi Memberikan Tindakan Tegas

Sku Metropolitan
Kamis, 23 Januari 2020
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha

METRO, BEKASI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Bekasi Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia pun meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar memberi tindakan dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR.

“Saat ini di wilayah Kabupaten Bekasi kurang lebih dari 5000 perusahaan yang beroperasi. Jika seluruh perusahaan melaksanakan dana CSR maka akan sangat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembagunan," tegasnya.

Ia menyebutkan, Berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan pasal 25, menyebutkan, laporan dan evaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umumnya.

"Kita punya lebih dari 5000 perusahaan yang beroperasi, tapi sampai saat ini saya sebagai fungsi pengawasan belum mendengar dan menerima tembusan laporan, perusahaan mana saja kah yang sudah memberikan dana CSR nya," kata dia kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (23/01).
Sehingga, kata Aria, bagi perusahaan yang belum memberikan laporan kaitan penyerahan dana CSR, maka berdasarkan Perda tersebut, di Pasal 28 ayat 2 akan diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan izin kegiatan usaha.  

Sementara, untuk besaran CSR yang dibebankan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Maka perusahaan wajib memberikan dana CSR mencapai 2 persen, 2,5 persen, atau 3 persen dari keuntungan perusahaan.

"Seharusnya, perusahaan tidak hanya sekedar memburu keuntungan semata, melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan CSR ini," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Disisi lain, ia juga berharap kepada Forum  Pelaksana  Tanggungjawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan (FP-TJSLP) yang telah dibentuk, juga memberikan laporannya secara kontinue ke DPRD. Agar, tidak ada kecurigaan dari DPRD maupun masyarakat soal pengalokasian dana CSR.

"Kita mau tahu, dari 5000 perusahaan, berapa perusahaan yang memberikan dana CSR, dananya diberikan dalam bentuk apa, berapa perusahaan yang tidak menyumbangkan CSRnya, terus sangsinya dijalankan atau tidak. Kita harus tahu itu semua," tandasnya.

Untuk memastikan itu, pihaknya dalam waktu dekat ini bakal memanggil eksekutif untuk mendiskusikan kaitan pemanfaatan dana CSR ini. Sebab, bila dana CSR dapat dikelola dengan baik, ia meyakini maka pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat terbantukan oleh perusahaan. (Ely Martinus)