Bachtiar : Sebaiknya Dinas Pendidikan Duduk Bersama Dengan Lembaga yang Membidangi Pendidikan

Iklan Semua Halaman

.

Bachtiar : Sebaiknya Dinas Pendidikan Duduk Bersama Dengan Lembaga yang Membidangi Pendidikan

Sku Metropolitan
Minggu, 23 Februari 2020


DEPOK, METRO- Menyikapi merdeka belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan yang memberi otoritas kepada sekolah untuk memberi ruang kreasi berinovasi sangat diapresiasi bebagai kalangan, salah satunya adalah Ketua  Umum LSM NEWS (Nusantara Education Watch Services)Pendidikan, Bachtiar Simajuntak, MBA.

Bachtiar menjelaskan, Merdeka belajar adalah langkah untuk, bagaimana pendidikan melangkah lebih maju dan berkembang sesuai tuntutan jaman globalisasi. Gagasan ini dinilai sebagai langkah awal untuk mencapai sistim pendidikan yang lebih baik dan perlu di terapkan disekolah, ’’Pungkas Baktiar.

Menurutnya, wajib belajar 9 tahun yang sudah  dicanangkan untuk SD dan SMP,  sementara sekolah tidak boleh minta pungutan untuk menambah menanggulangi kebutuhan  sekolah. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan komite sekolah, bagaimana caranya mencari dana dari masyarakat ( Donatur ) dan Corporate Social Responsibility ( CSR ) atau sosial dari perusahaan dilingkungan sekolah. Karena tanpa biaya yang memadai pendidikan itu akan staknan dan berjalan ditempat tidak berkembang, ujarnya.

Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah mengisiaratkan kepada komite untuk bisa mencari dana kepada masyarakat dan juga CSR namun hal itu sangat susah dilakukan karena kurang pemahaman Komite itu sendiri. Untuk itu LSM kita mengusulkan kepada Dinas pendidikan Kota Depok agar komite sekolah diberdayakan dan di maksimalkan supaya dimampukan mencari dana untuk bisa menutupi biaya kebutuhan sekolah. ‘’Kita usulkan untuk dilakukan pembinaan kepada komite sekolah.’’ Ujar Bachtiar.

Masih kata Bachtiar, alangkah baiknya Dinas pendidikan duduk bersama dengan DPRD Komisi D dan juga lembaga- lembaga  pendidikan dalam mendiskusikan termasuk pembiayaan kebutuhan sekolah. Ujarnya. Apalagi  UN sebentar lagi akan dihapus yang diberi kebebasan kepada sekolah mengimplementasikan aturan yang dibuat kemeterian pendidikan termasuk sebentar lagi akan mengadakan PPDB.

Baktiar mengakui Dinas pendidikan Kota Depok sejauh ini belum pernah mengajaknya untuk berdiskusi,  namun kami berharap agar hal itu dapat terealisasi.

 ‘’Kami sebagai lembaga pendidikan merupakan kewajiban memberi masukan bagaimana pendidikan itu agar lebih berkembang walaupun kami tidak dilibatkan dalam hal itu.  Inilah salah satu yang kami usulkan ketika forum Renja Dinas pendidikan baru baru ini,’’ tutupnya.( Jalampong R )