Giliran Rumah Anggota DPRD Tulungagung Digeledah KPK

Iklan Semua Halaman

.

Giliran Rumah Anggota DPRD Tulungagung Digeledah KPK

Sku Metropolitan
Selasa, 18 Februari 2020


TULUNGAGUNG, METRO-Setelah sehari sebelumnya menggeledah Kantor DPRD Tulungagung dan membawa dokumen-dokumen penting pada senin, (18/2/2020). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah anggota DPRD periode 2019-2024, Imam Kambali, Selasa (18/2/2020).

Penggeledahan diduga kuat berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018 yang menjerat mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

KPK menduga Supriyono menerima uang sejumlah Rp 4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo. Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Juni 2018 yang menjaring Syahri Mulyo.

Syahri sendiri sudah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta dalam kasus suap infrastruktur. Selain itu, hakim mencabut hak politiknya. 

Supriyono disangkakan melanggar pasal 2 huruf A atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

KPK menggeledah rumah Imam Kambali di komplek perumahan Sobontoro Indah, Desa Sobontoro, Kabupaten Tulungagung. Dua mobil MPV warna hitam masuk ke dalam rumah tersebut, pukul 11.34 Wib.

Pemilik rumah yang merupakan politisi dari Partai Hanura datang 20 menit kemudian.Imam Kambali sendiri merupakan Wakil Ketua DPRD periode 2013-2018.

Laki-laki dengan kumis tebal ini terlihat santai, menurut Kambali ada sekitar 8 orang petugas yang datang kerumahnya

"Semua ruangan diperiksa oleh petugas KPK. Kecuali kamar anak-anak, ruang anak-anak dan ruang setrika, " ucap Imam Kambali, Selasa (18/2/2020).

Dari berita acara penggeledahan yang dibuat KPK, penggeledahan dilakukan terkait perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan ketua DPRD Tulungagung periode 2014-2019.

"Tidak ada penyitaan sama sekali, seperti yang tertulis dalam berita acara itu, " ucap Kambali

Terpisah, Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia membenarkan penggeledahan yang dilakukan KPK itu. Polisi sendiri diminta bantuan untuk mengamankan proses penggeledahan.

"Kita hanya diminta untuk melakukan pengamanan saja," kata AKBP Eva Guna Pandia.(sar).