Ketua DPRD : Kadisdik Kabupaten Bekasi Jangan Hobby Lempar Persoalan

Iklan Semua Halaman

.

Ketua DPRD : Kadisdik Kabupaten Bekasi Jangan Hobby Lempar Persoalan

Sku Metropolitan
Selasa, 25 Februari 2020


Ilustrasi


BEKASI, METRO - Kembali tawuran pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Bekasi  hingga menyebabkan ada yang  meninggal, membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi angkat bicara. Ia  meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat program untuk mengatasi hal tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan, bahwa permasalah tawuran antar pelajar  ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten  Bekasi khususnya Dinas pendidikan  karena boleh dikatakan bahwa mereka sedang beranjak remaja sekarang ini sendang mencari jati diri.

“Berkaitan dengan pembinaan di sekolah, agar tawuran antar pelajar tidak kembali terjadi di kemudian hari, DPRD akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk bisa lebih intens membuat program mengatasi hal tersebut,” kata Dwi kepada Metropolitan, diruang kerjanya,  Selasa ( 25/2).

Adanya ungkapan kadisdik Kabupaten Bekasi adalah SMA dan SMK kewenangan Provinsi Jawa Barat, atas ungkapan itu Aria menyangkan hal tersebut karena seharusnya tidak diucapkan jadi jangan lempar tanggung jawab.

“Ngak boleh itu, selaku Perintahan Daerah harus tanggap, maka Disdik Kabupaten Bekasi harusnya berkordinasi dengan Provinsi bila itu memang kewenangannya jadi harus ada tindakan nyata dari kita, jadi jangan punya hobby melempar lempar bola persoalan-persoalan yang ada di pemerintah kabupaten Bekasi , “ kata Aria.

Menurutnya, apapun persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi tinggal peran kita harus berbuat apa untuk menghasilkan Output solusion yang Nyata.

Sementara itu Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja mengatakan dengan maraknya pelajar tawuran di Kabupaten Bekasi ia ingin bagaimana pendidikan karakter siswa itu mulai dibina dini hari.

"Harapan saya terkait pelajar, saya menghimbau untuk belajar saja gausah tawuran," kata Bupati.

Terang dia, persoalan marak tawaran ini harus terlibat semua pengawasan orang tua maupun dari sekolah, ia pun meminta dinas terkait untuk memaksimalkan pembinaan tersebut.

"Dinas Pendidikan ada pembinaan berkarakter, bahkan mereka setiap berikrar setiap masuk sekolah. pelajar kita diserap sekolah berikrar akan taat sama guru, taat kepada orangtua, taat cinta sesama," paparnya.

Terkait tanggapan Kepala Dinas Pendidikan, Carwinda yang menyebutkan bahwa SMA dan SMK kewenangan provinsi, Bupati menegaskan membenarkan hal tersebut, namun Ia menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan  tidak bisa melepaskan tanggung jawab begitu saja untuk mendidik dan membina karena  mereka (Red-Pejalar) adalah anak-anak kita.

" Kalau SMA dan SMK Kewenangan Provinsi, tapi kita tidak bisa melepaskan begitu saja,ini adalah daerah kita dan anak-anak kita ," tandasnya. 

Terpisah, saat diwawacarain terkait tawuran antar pelajar SMA dan SMK  yang terjadi beberapa waktu yang lalu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda sepertinya tidak suka ditanya hal tesebut malah menyampaikan agar dirinya dicopot dari jabatannya.

"Copot-copot aja (Jabatan Kadis), itukan kewenangan provinsi pelajar SMA dan SMK," dengan nada kesal kepada wartawan saat berada Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.


Diketahui tawuran antarpelajar Sekolah menengah kejuruan (SMK) terjadi pada Rabu (19/2) sekitar pukul 22.30 di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini mengakibatkan seorang pelajar berinisial NS (17) meninggal dunia akibat luka bacok. (Martinus)