Kurangnya Pengertian Masyarakat Pencari Keadilan tentang KIP

Iklan Semua Halaman

.

Kurangnya Pengertian Masyarakat Pencari Keadilan tentang KIP

Sku Metropolitan
Rabu, 05 Februari 2020
Beslin Sihombing SH. MH. 

METRO, BEKASI- Pengadilan Negeri Kota Bekasi Kelas IA Khusus telah mempersiapkan beberapa perangkat lunak yang dapat mengakses tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dibutuhkan, baik perkara yang sedang berjalan dapat dilihat dimonitor jadwal sidang, misalnya perkara pidana, daftar nama Hakim, Panitera, Jaksa dan terdakwa begitu juga perkara perdata nama Hakim, Panitera, Penggugat dan tergugat telah tertera dalam monitor tersebut. Dan bahkan Pengadilan telah menyediakan diruang pengunjung terbuka, dua orang staf pelayanan informasi publik yang setiap saat dapat melayani masyarakat pencari keadilan pada jam kerja, demikian dikatakan humas PN, Beslin Sihombing SH. MH. 

"Pada prinsipnya kami telah berkomitmen untuk tetap menjamin Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana yang  diamanatkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008." Ujarnya kepada Metropolitan di ruang kerjnya, Selasa (4/2).

Dirinya mengatakan, sering kedatangan tamu bahkan dari luar kota dengan secara ngotot untuk meminta salinan putusan perkara pidana dan atau perkara perdata yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang dimohonkan, dengan alasan bahwa UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi.
“Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia. baik yang elektronik maupun non-elektronik,” sebutnya. 

Dengan gamblang ia mengigatkan, perlu untuk di ketahui, tidak seluruhnya kegiatan-kegiatan dan produk PN dapat diakses di website PN karena ada prinsip keterbukaan informasi dan kerahasiaan informasi yang dituangkan dalam peraturan-peraturan yang bersifat teknis, misalnya perkara pidana, salinan putusan tidak dapat diambil oleh orang lain kecuali terdakwa atau kuasanya, begitu juga perkara perdata, salinan putusannya tidak dapat diambil kecuali bagi pihak yang berperkara atau kuasanya. 

Lebih jauh menjelaskan, untuk memperoleh informasi salinan putusan atau lainnya, boleh mengajukan permohonan / permintaan tertulis kepada Ketua PN untuk informasi yang dibutuhkan disertai dengan alasan yang jelas, misalnya untuk kepentingan penyidikan, penelitian akademis/ilmiah disertai surat resmi dari instansi pemohon sebagai penanggung jawab.

“Pengadilan Negeri Kota Bekasi Kelas I A Khusus yang telah mendapat pengakuan secara nasional dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal ini akan sulit dipertahankan dan diraih tanpa ada dukungan dari masyarakat  pencari keadilan di PN Kota Bekasi,” tuturnya.

Ia berharap,kepada masyarakat pencari keadilan di PN hendaknya mengerti mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan sebelum menuntut haknya.
“Hal ini diperjelas lagi dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung (MA), No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dan Peraturan MA No. 02 Tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan,”ungkap Beslin Sihombing.(Rait)

Baca Berita :
Mencari Tanah "Hilang" di PN Bekasi ,Ahli waris gugat PT.Kilap Propertindo Bekasi