Mencari Tanah "Hilang" di PN Bekasi ,Ahli waris gugat PT.Kilap Propertindo Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Mencari Tanah "Hilang" di PN Bekasi ,Ahli waris gugat PT.Kilap Propertindo Bekasi

Senin, 03 Februari 2020

METRO,BEKASI-  Upaya hukum yang diajukan Muhammad Bin Saleh (70 th), ahli waris dari Almh Aliah Binti Said bersama tim kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Bonifasius Gunung (KHBG) ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi untuk menemukan kembali tanahnya yang hilang, masih dalam penyempurnaan alamat para pihak tergugat, termasuk PT.Kilap Propertindo bekasi. 

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Asiadi Sembiring SH dalam perkara no : 560/Pdt.G/2019/PN. Bks, mengingatkan penggugat melalui kuasa hukumnya untuk melengkapi dan memperbaiki alamat para pihak tergugat untuk kepentingan  relaas panggilan dapat tersampaikan kepada para tergugat. 

Bonifasius  menambahkan, selain upaya gugatan ini, kami juga sudah melayangkan surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Kepada Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Bekasi dengan menyertakan dasar dan bukti-bukti yang  dimiliki terhadap tanah seluas 4, 316 hektare yang kini ditempati PT. Kilap Propertindo Bekasi yang beralamat di Bekasi Sequare atau sekarang dikenal Revo Jl. Ahmad Yani, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Adapun bukti-bukti yaitu Surat Segel Djual-Beli tanah sawah dengan mutlak Tanggal 20 Agustus 1960 atas sebidang tanah adat dengan Girik C No. 1126 Persil No. 37, S.III. seluas 4.316 Ha. yang terletak dan dikenal dengan Kampung Pekayon, Desa Bekasi Barat, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi, sekarang dikenal dengan Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kodya Bekasi, Jawa Barat antara Ny. Gouw Lian Nio (penjual) dengan Ny. Aliyah Binti Said (pembeli) dengan Girik C. 1126 kemudian berubah menjadi Girik No.1424 atas nama Ny. Aliyah Binti Said.  
Juga perjanjian tertanggal 5 Pebruari 1963 antara H. Kodir Bin Epe dengan Ny. Aliyah Binti Said, disaksikan oleh Alm. Saan Bin Iman selaku Kepala Desa Bekasi Barat dan diketahui oleh Alm. Peltu Murtani Amsir selaku Komandan Distrik Militer 0504 Bekasi, Seksi Pelaksana Kuasa Perang Bekasi, Kepala Seksi Hukum. Isi pokok perjanjian tersebut adalah “H.Kodir bin Epe hanya akan menggarap sawah yang telah dibeli oleh Ny. Alijah binti Said pada tahun 1963, yaitu hanya untuk satu kali garapan menyawah.

Selain itu, Surat Departemen Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria telah mengeluarkan Surat No. 593.732/3682/AGR tanggal 30 Juni 1983,  perihal: Sengketa tanah milik C. No.1126 S.III Luas 4,316 Ha, antara Ny. Aliyah binti Said dengan H. Kodir, yang pada pokoknya menegaskan bahwa pemilik sah atas tanah tersebut adalah Ny. Aliyah binti Said.

Juga Surat Panitia Landreform Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 503/Bapek/Pla./VIII.51./67. Perihal: Penjelasan mengenai tanah milik Gouw Lian Nio, seluas 4.316 Ha. C. No. 1126, jang terletak di kamp. Pekajon, Desa Bekasi Barat, Kecamatan dan Kabupaten Bekasi, yang berisi antara lain: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 106 K/Sip/1966, tanggal (tidak ada) tentang Penolakan permohonan kasasi dari penggugat (Sdr. H. Kodir b. Epe); Butir 3: Kesimpulan hasil rapat Panitia Landreform/Badan Pekerja Landreform Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Oktober 1966.

Begitu juga Surat Undangan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor: 1849/AG.231/PHT/1983 Tanggal 03 Nopember 1983 dengan agenda “Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah a/n. Ny. H. Aliah Binti Said, terletak di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi selatan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

 Serta Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi UB. Panitera Kepala tanggal 2 Januari Nomor: 1990 No.W8.DF.AT.01.10-766 Perihal: Pelaksanaan Pemagaran Hasil Eksekusi” kepada semua instansi terkait termasuk kepada Kepala Badan Pertanahan Bekasi, yang pada intinya berisi, Pelaksanaan Pemagaran Hasil Eksekusi tertanggal 25 Januari 1984 No.1/1971/G/PN. Bks. atas tanah tersebut.

Peta Situasi D.I. 302 No.13740/90 Tanggal 5 Juni 1990. D.P. No.17470/90. tanggal 20 Juni 1990. Peta situasi tersebut dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas permintaan Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengetahui luas tanah dimaksud dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Eksekusi Putusan Nomor: 7/1973/G tanggal 24 Februari 1973 dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 1990 Nomor: W8.DF.AT.01.10.932 Perihal: Penegasan C. No. 1424 Persil 37 S. III Luas 4.316 Ha. atas nama Aliyah Binti Said.

 Putusan PN Istimewa Djakarta No.199/1963/G tanggal 21 Mei 1964 Jo. Putusan PT. Djakarta tanggal 30 Juli 1965, No.169/1965/PT.Perdata Jo. Putusan MA RI Tanggal 13 Juli 1966 No.106 K/SIP/1966.

 Putusan PN Bekasi No.7/1971/G, tanggal 24 Februari 1973 Jo. Putusan PT Jawa Barat No.164/1975/Perd/PT.BDG tanggal 14 Juli 1976 Jo. Putusan MA RI tanggal 11 Oktober 1979, No.1146 K/SIP/1977 Jo. Putusan Peninjauan Kembali MA RI tanggal 5 Desember 1987 No. 215 PK/PDT/1985 Jo. Penetapan Eksekusi PN Bekasi No.7/1971/G/Pen.Bks.eks./1983 tanggal 20 Desember 1983 Jo. Berita Acara No. 1/1971/G.PN. Bekasi tanggal 25 Januari 1984.

Putusan PN Bekasi No.7/1981/Pid.Ks/PN.Bks tanggal 6 November 1982 Jo. Putusan PT. Jawa Barat No. 243/1982/Pid/PTB tanggal 24 Februari 1983 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 465 K/Pid/1983 tanggal 24 Mei  1984.  Amar putusan dimaksud berbunyi: “H. Kodir bin Epe dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah dan menghukum H. Kodir bin Epe dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, 

Berdasarkan bukti-bukti diatas sudah jelas kepemilikan tanah tersebut adalah milik Aliyah binti Said, ujar Boni mengakhiri (Beresman Sirait)