Terkait, SMPN 3 Karang Bahagia, Kejari Kabupaten Bekasi Periksa Kabid Bagunan PUPR

Iklan Semua Halaman

.

Terkait, SMPN 3 Karang Bahagia, Kejari Kabupaten Bekasi Periksa Kabid Bagunan PUPR

Sabtu, 22 Februari 2020


BEKASI, METRO-   Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi telah melakukan pemanggilan kepada pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan turun kelapangan dalam rangkaian penyelidikan untuk pengumpulan data atas dugaan penyimpangan pembangunan USB SMP Negeri 3 Karang Bahagia tahun 2018 dengan nilai Rp.13,2 miliar yang dilaporkan sejumlah Aliansi Mahasiswa beberapa waktu yang lalu. 

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan, namun demikian kita sudah melakukan tindakan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten, baik dari dinas maupun konsultan pengawas baik pun dari Pihak ketiga  dan ini masih berpores," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, di lobby kejaksaan, Kamis ( 20/2).

Sementara, untuk batas waktunya menaikkan kepenyidikan ,Mahayu mengatakan bahwa sesuai dengan SOP makan batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari, semenjak dikeluarkanya surat tugas  dan akan dilakukan evaluasi setiap 7 hari kerja.

"Kondisi sekolah yang dilaporkan oleh rekan rekan mahasiswa cukup memperihatikan, sehingga yang pertama bagaimana sekolah itu digunakan sebagaimana mestinya untuk dimanfaatkan untuk proses belajar," kata Mahayu.

Namun, walau ada upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perbaikan sekolah, namun demikian hal itukan tidak serta merta menghilangkan tindak pidananya apabila cukup bukti, ini yang kejaksaan gali.

"Dalam perkara itu, kita ketahui semuanya, bahwa emang ada temuan BPK (dalam perkara itu) terkait dengan speknya yang nilainya kurang lebih Rp232 juta, kita juga sudah menerima rinciannya itu sudah dikembalikan oleh kontraktor, namun kita masih menggali lagi, apakah hanya cukup disitu. tentukan. Yang paling penting apakan kekeliruan yang dibuat itu memang sejak awal mempegaruhi fungsi dari output bangunan. Karena kami sudah mengecek kelapangan dengan hasil finishingnya kurang bagus dan emang tidak sesuai," tuturnya.

Disinggung adanya informasi pihak ketiga sedang diperiksa di Polda Metrojaya, Mahayu menyebutkan  tidak mempengaruhi penyelidikan, justru lebih gampang, tandasnya. 

Sebelumnya, Kasie Intel Kejari Cikarang, Haerdin mengatakan bahwa laporan dari mahasiswa sudah mulai tahap penyelidikan dari sejak surat perintah (sperint) dikeluarkan pertanggal 12 februari. Jadi proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat. Tahap proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat, kata Haerdin. 

Untuk pengumpulan data, Haerdin menyebutkan telah memanggil para pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dimintain yaitu  Kabid Bangunan PUPR Beny dan juga PPTK, serta pihak terkait lainnya. 

Pihak yang terkait yang sudah dipanggil adalah PPK, PPTK, dan konsultan pengawas, kata Haerdin kepada Metropolitan, Selasa (18/2).

Disamping pemanggilan para pihak, Haerdin juga sudah melakukan penyelidikan ke lapangan di lokasi bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Karang Bahagia, disitu kami menghimpun fakta dilapangan dan semua perihal formil kami kumpulkan. 

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, tengah mengusut adanya dugaan penyimpangan proyek pembagunan gedung SMPN 3Karang Bahagia senilai Rp.13,2 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kasus tersebut ramai kepublik paska beredarnya vidieo yang sempat viras hasil investigasi oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampung Bekasi (Aksi) terkait kualitas bangunan yang rusak pada bagian bangunan. (Martinus)