Igor Dirgantara : Jika Muncul Rekomendasi Cawabup Bekasi Terbaru,Yang lama Tidak Berlaku

Iklan Semua Halaman

.

Igor Dirgantara : Jika Muncul Rekomendasi Cawabup Bekasi Terbaru,Yang lama Tidak Berlaku

Sku Metropolitan
Rabu, 11 Maret 2020

BEKASI, METRO - Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan,  agar  Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  belajar ke DKI Jakarta. Dia menegaskan pemilihan baru bisa dilaksanakan sepanjang ada kesepakatan antar partai koalisi mengenai dua nama calon pendamping Bupati Eka Supria Atmaja.

“Panlih Kabupaten Bekasi bisa belajar dari apa yang sekarang terjadi di DKI Jakarta terkait pemilihan cawagub pendampimg Anies Baswedan yang juga sedang berlangsung saat ini. Poinnya harus ada  kesepakatan antar partai koalisi mengenai dua nama calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017 – 2022.,” kata Igor  kepada Metropolitan, Rabu (11/3).

Pria yang juga merupakan Pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini mengatakan,  Biasanya jika muncul rekomendasi nama yang baru, maka secara ototmatis surat rekomendasi lama tidak berlaku. Rekomendasi terbaru yang dikeluarkan DPP Partai Golkar harus ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartanto  dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F. Paulus untuk bisa diakomodir.

Ia, menegaskan  Panlih yang dibentuk DPRD  fungsinya hanya sebagai fasilitator. Hak prerogratif soal nama cawabup kabupaten Bekasi dari Partai pengusung. Untuk itu tugas panlih sekarang yang terpenting adalah melakukan dulu proses verifikasi kandidat yang diusulkan apakah memenuhi  kelengkapan administrasi, seperti dokumen-dokumen persyaratan kedua calon Wabup Kabupaten Bekasi,” kata Igor.

“Jadi proses pemilihan cawabub kabupaten Bekasi sebaiknya di tunda dulu, apalagi jika pemilihan tersebut juga  digelar tanpa izin dan sepengatahuan Kementerian Dalam Negeri dan  Pemprov  Jawa Barat,” ungkapnya.

Sementara diketahui, Surat rekomendasi baru tersebut bernomor: B-14/Golkar/II/2020 untuk Calon Wakil Bupati yang ditandatangani langsung Ketua Umum DPP Golkar, Erlangga dan Sekretaris Jenderal, Lodewick F Paulus.
Dalam rekomendasi itu, termaktub dua nama calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi, yaitu Tuty Nurcholifah Yasin dan Moch Dahim Arisi.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menjelaskan, bahwa kedatangan para pengurus dan sesepuh Partai Golkar berkaitan rekomendasi baru yang diterbitkan DPP Golkar dalam pemilihan Cawabup Bekasi.

Langkah selanjutnya adalah saya akan mengundang dan mengkomunikasikan dengan partai koalisi untuk menyamakan persepsi terhadap dua nama Cawabup Bekasi itu, karena selama ini masih ada yang berbeda, jelas Eka usai kegiatan penyerahan rekomendasi.

Menurut Eka, dengan bermusyawarah dengan partai politik pengusung dapat membuahkan hasil yang terbaik dan tidak lagi terjadi perbedaaan diantara partai koalisi.

Saya yang akan mengantarkan surat rekomendasi ini ke Panitia Pemilihan (Panlih) jika hasilnya sudah sama persis dan sesuai yang disepakati. Sebelumnya, saya tidak bisa hantarkan surat tersebut, karena belum sepakat, bahkan berbeda diantara partai pendukung dan koalisi, beber dia.

Sesuai amanat yang tertuang di Pasal 126 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, Eka menegaskan bahwa apabila semua partai pengusung setelah sepakat, maka Kepala Daerah yang akan menyerahkan secara langsung rekomendasi dua nama calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017  2022 itu ke DPRD.