Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia di Bayar 100 Persen Bulan November 2018

Iklan Semua Halaman

.

Home

Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia di Bayar 100 Persen Bulan November 2018

Sku Metropolitan
Minggu, 01 Maret 2020
8:07:00 PM
komentarKomentar



BEKASI,METRO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan  kekurangan volume sebesar Rp909.705.370,01 atas sembilan paket pekerjaan  gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Salah satunya adalah pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia pekerjaan pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia dilaksanakan oleh PT RAP yang  dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Nomor 602.3/F244- 25/SPP/BGN/DPUPR/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan kontrak sebesar Rp13.202.776.000.

Jangka waktu pelaksanaan selama 178 hari kalender. konsultan pengawas pekerjaan ini adalah PT MSB. Berdasarkan addendum kontrak Nomor tambah kurang atau CCO dengan nilai total pekerjaan tetap.  Pekerjaan telah diserahterimakan berdasarkan Berita acara serah terima pertama  pekerjaan konstruksi Nomor 602.2/73/STTPK.PPK-PHO/BGN/DPUPR/2018 tanggal 28  Desember 2018. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp 13.202.776.000 atau  100%.

Rincian pembayaran Pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia uang muka 20 persen pada 5 Oktober 2018 sebesar Rp 2.640.555.200 dengan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) nomor . 04591/BL/BUD/2018 dan Pembayaran 100 persen pada 19 November 2018 sebesar Rp. 10.562.220.800 dengan SP2D nomor 16496/BL/BUD/2018.

Hasil pemeriksaan itu pun tercatat dalam laporan Ihktisar  Buku III Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2018  atas kepatuhan terhadap perundang-undangan Nomor 34/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019.

Dalam pemeriksaannya, lembaga auditor negara ini menemukan permasalahan, pada pemeriksaan fisik bersama Penyedia Barang/Jasa, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, dan Inspektorat. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan dituangkan dalam Berita  Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 27 Februari 2019. Hasil analisa terhadap dokumen  kontrak, back up data kuantitas, as built drawing, dan pembandingan antara volume pekerjaan yang dibayar dengan volume pekerjaan terpasang menunjukkan adanya  kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 477.544.698,05.

Selanjutnya, dalam dokumen LHP itu disebutkan Penyedia Barang/Jasa menindaklanjuti dengan mengerjakan beberapa kekurangan pekerjaan tersebut. BPK melakukan pemeriksaan fisik kembali pada 10 April 2019 bersama dengan Penyedia Barang/Jasa, PPK, PPTK, dan Konsultan Pengawas. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 232.098.792,05.

Dalam LHP juga disebutkan kondisi tersebut disebabkan, oleh ; a) PPK tidak cermat dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; b. PPTK tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; c) PPHP tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan; d) Penyedia Barang/Jasa belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak  dan spesifikasi yang telah disepakati; dan e) Konsultan pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan.

Menurut BPK, tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yaitu pada pasal pasal 1 ayat 1 hurup a,b dan c ,  pasal 27 ayat 4, Pasal ayat 78 ayat 3 dan Surat Perjanjian masing-masing pekerjaan.

Atas temuan BPK , Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Dinas  PUPR sependapat dengan temuan BPK dengan penjelasan antara lain akan memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk segera melakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dan meningkatkan pengendalian kegiatan melalui pembinaan kepada PPK, PPTK dan Pengawas guna menghindari kekurangan fisik pekerjaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan rencana aksi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi akan  menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP diterima dan kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia PT RAP melalui STS tanpa nomor tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp 232.098.792,05 telah disetorkan ke kas daerah.  (Martinus)

Baca Berita :

Terkait, SMPN 3 Karang Bahagia, Kejari Kabupaten Bekasi Periksa  Kabid Bagunan PUPR