Mahasiswa Disarankan Melapor Kejari Kabupaten Bekasi ke Jamwas RI Atas Laporan SMPN 3 Karang Bahagia

Iklan Semua Halaman

.

Mahasiswa Disarankan Melapor Kejari Kabupaten Bekasi ke Jamwas RI Atas Laporan SMPN 3 Karang Bahagia

Sku Metropolitan
Senin, 23 Maret 2020


Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH, 

BEKASI, METRO - Kejaksaan Negeri Cikarang diminta harus menentukan sikap terkait laporan  Aliansi Mahasiswa  Bekasi (Aksi) tertanggal 10  Februari 2020, atas dugaan penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia yang secara resmi  telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Cikarang.

“Terkait laporan  Aliansi Mahasiswa  Bekasi tertanggal 10 Februari 2020, yang secara resmi  telah diterima oleh Kejaksaan Negeri Cikarang,  maka dalam waktu 2 (dua) minggu Kejaksaan Negeri Cikarang harus segera menentukan sikap, yaitu apabila sudah ada bukti awal sekurangnya dua alat bukti (terutama adanya dokumen-dokumen) seperti hasil audit dan bukti surat pencairan dana, maka Kejaksaan Negeri Cikarang harus segera melakukan penyidikan,” kata pengamat hukum Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH, kepada Metropolitan, Jumat (20/3) lalu.

Menurutnya, dengan 2 alat bukti tersebut, Kejaksaan Negeri Cikarang harus sudah memulai penyidikan. Untuk menghindari cacat hukum sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang. Nomor 30 tahun 2002, dan pasal 109 ayat (1) KUHAP, maka Kejaksaan Negeri Cikarang wajib segera mengirim SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cikarang.

“Bila laporan Aliansi masih jalan ditempat, maka perlu dipertanyakan kepada Kejaksaan Negeri Cikarang apa alasan juridisnya, dan perlu juga dipertanyakan kualitas kemampuan Kajari dan para stafnya menangani kasus korupsi, jangan-jangan belum pernah menangani kasus koruspsi,” kata pria yang juga merupakan Dosen Pasca Sarjana UKI tersebut.

Memang kata Manotar, setelah adanya MoU antara Kejaksaan dengan Pemda setempat sulit bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan sebagai pengawas berdasarkan MoU tersebut otomatis merupakan bagian dari kegagalan mereka, bilamana sampai terjadi korupsi dalam pelaksanaan proyek di Pemda Bekasi.

“Tidak mungkinlah jeruk makan jeruk, artinya kegagalannya sendiri akan diperiksa. Intinya MoU tersebut tidak perlu dan hanya mempersulit Jaksa untuk melakukan penyidikan perkara korupsi di wilayahnya,” ujar Manotar.. 

Ia pun menyarakan, agar Aliansi Mahasiswa Bekasi membuat laporan memperlambat proses penanganan perkara/laporan ke Komisi Kejaksaan RI di Jakarta atau ke Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Agung RI, karena dugaan memperlambat proses perkara adalah merupakan pelanggaran kode perilaku Jaksa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang Jaksa dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 khususnya kewajiban Jaksa pada pasal 3 butir b dan e yang berbunyi: “ Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa wajib: (b). menghormati prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai prosedur yang ditetapkan, (e). bertindak secara obyektif dan tidak memihak serta larangan bagi Jaksa khususnya  pasal 4 butir g dan h yang berbunyi: (g). membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum, (h).memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Sebab kata Manotar, bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang tidak hanya menimbulkan bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, khususnya hak-hak  siswa  SMPN 3 Karang Bahagia yang diduga dirugikan karena ulah oknum penyedia jasa USB yang sudah dilaporkan.

Diberitakan sebelumnya,  Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupten Bekasi  tidak perlu berlarut-larut menangani kasus  dugaan penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia, tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai kontrak Rp.13,2 milliar.

“Sebenarnya, kalau Kejari Kab.Bekasi serius dan jeli dalam penanganan kasus dugaan korupsi Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia, tidak perlu berlarut-larut dan lama menangani kasus ini, kata Jajang kepada Wartawan Metropolitan melalui WhatsApp, Senin, (9/03) lalu.

Menurutnya, itu sudah jelas dan kuat dugaan korupsinya. Mulai dari penetapan pagu dan Harga Penawaran Sementara (HPS) yang sama, sampai pemenang PT. Ratu Anggun Pribumi (PT.RAB)  dengan nilai proyek tidak rasional (mahal). Namun anehnya, pihak Dinas PUPR Kab. Bekasi menggugurkan tawaran terendah PT. Prima Mixindo Utama (PT.PMU) dengan harga efisien Rp.12,5 miliar.

Selain itu, kata Nurjanah,  dalam pelaksanaan proyek pembagunan USB SMPN 3 Karang Bahagia terbukti bermasalah, tidak sesuai perjanjian kontrak.

Kalau Kejari Kab. Bekasi masih belum juga sanggup menuntaskan kasus ini, lebih baik pimpinannya mundur saja, daripada nanti publik menilai Kejari Kab. Bekasi kemasukan angin, pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi, Lawberty Suseno mengatakan bahwa Kejaksaan tetap menindak lanjuti dan terus berupaya  menggumpulkan data data termasuk pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait. Selanjutnya Kejaksaan baru bisa menggambil keputusan terhadap apakah ada dugaan perbuatan hukum

Kami proses, kami sedang mengumpulkan data-data termasuk hasil pemeriksaan terhadap para pihak terkait untuk selanjutnya kami sampaikan apabila ada perbuatan melawan hukum disitu, kata Law kepada Metropolitan usai menerima tambahan data mahasiswa yang melakukan aksi di Kejaksaan, Kamis (5/3).

Ia pun menyampaikan, terhadap penyelidikan dugaan penyimpangan pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia  untuk melengkapi data-data, Kejaksaan sudah melakukan pengecekan kelapangan yaitu dengan menurunkan tim ke SMPN 3 Karang Bahagia.

Namun, saat mempertanyakan para pihak yang disebut telah di panggil Kejaksaan untuk diperiksa, nampaknya Kasi Intel enggan menyebutkan para pihak tersebut dengan dalil karena masih dalam proses penyelidikan, akan tetapi bila Kejaksaan sudah bisa tetapkan atau simpulkan maka hasilnya akan di sampaikan.

Tim belum bisa menyebut siapa-siapa yang sudah diperiksa nanti, apabila sudah ada yang bisa kita simpulkan akan sampaikan kepada temen teman hasilnya, kata Law.

Hasil informasi awal dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari  sesuai dengan SOP Kejaksaan setelah sprint di tanda tangani (Red-12/2/2020) dan proses pengembangan penyelidikan setiap 7 hari kerja, Kasi Intel justru berkelit bahwa  sprint itu keluar tanggal 28 februari 2020  dan bisa diperpanjang. Menurutnya bahwa Kejaksaan masih  punya waktu 30 hari.

Sprint itu bisa diperpanjang, kami masih  punya waktu 30 hari, kami akan mencari kebenarannya. Apabila ditemukan ada korupsi atau perbuatan lainnya yang merugikan Negara akan kita naikkan ke Penyidikan, ucap  Law.

Ia mengakui bahwa hasil temuan BPK menjadi salah satu factor untuk mendukung data Kejaksaan sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor menjelaskan meskipun  apabila ditetapkannya menjadi tersangka, nanti Ia menjadi terdakwa, itu mengurangi saja, tapi tindak pidana atau mainsreanya dapat dilihat bahwa proses penyelidikan ini ada perbuatan melawan hukum ngak atau tidak.

Temuan BPK menjadi salah satu factor untuk mendukung data Kejaksaan, sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor menjelaskan, meskipun  apabila ditetapkannya menjadi tersangka, nanti dia menjadi terdakwa, itu mengurangi saja, tapi tindak pidana atau mainsreanya kita, bisa lihat disitu nanti apa bisa menghentikan ada perbuatan melawan hukum disitu, tegas Law.

Sebelumnya, pihak Kejaksaan dan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah turun kelapangan dalam rangkaian penyelidikan untuk pengumpulan data atas dugaan penyimpangan pembangunan USB SMP Negeri 3 Karang Bahagia tahun 2018 dengan nilai Rp.13,2 miliar yang dilaporkan sejumlah Aliansi Mahasiswa beberapa waktu yang lalu.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan, namun demikian kita sudah melakukan tindakan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten, baik dari dinas maupun konsultan pengawas, serta pihak ketiga, ini masih berpores," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, di lobby Kejaksaan, Kamis (20/2) bulan lalu.

Untuk batas waktunya menaikkan kepenyidikan, Mahayu mengatakan bahwa sesuai dengan SOP makan batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari, semenjak dikeluarkanya surat perintah tugas (Sprintut) dan akan dilakukan evaluasi setiap 7 hari kerja.

"Kondisi sekolah yang dilaporkan oleh rekan-rekan mahasiswa cukup memperihatikan, sehingga yang pertama bagaimana sekolah itu digunakan sebagaimana mestinya untuk dimanfaatkan untuk proses belajar," kata Mahayu.

Namun, walau ada upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perbaikan sekolah, namun demikian hal itu kan tidak serta merta menghilangkan tindak pidananya apabila cukup bukti, ini yang kejaksaan gali.

"Dalam perkara itu, kita ketahui semuanya, bahwa memang ada temuan BPK (dalam perkara itu) terkait dengan speknya yang nilainya kurang lebih Rp.232 juta. Kita juga sudah menerima rinciannya itu, sudah dikembalikan oleh kontraktor, namun kita masih menggali lagi, apakah hanya cukup disitu. Yang paling penting, apakah kekeliruan yang dibuat itu memang sejak awal mempegaruhi fungsi dari output bangunan. Karena kami sudah mengecek kelapangan dengan hasil finishingnya kurang bagus dan emang tidak sesuai," tuturnya.

Disinggung adanya informasi pihak ketiga sedang diperiksa di Polda Metrojaya, Mahayu menyebutkan  tidak mempengaruhi penyelidikan, justru lebih gampang, tandasnya.

Seperti diketahui, Kasus tersebut ramai kepublik paska beredarnya vidieo yang sempat viral hasil investigasi oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampung Bekasi (Aksi) terkait kualitas bangunan SMPN 3 Karang Bahagia, kemudian dilaporkan Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Senin  10 Februari 2020. (Martinus)