Soal Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah, Ini Kata Wakil Ketua Dewan Pers

Iklan Semua Halaman

.

Soal Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah, Ini Kata Wakil Ketua Dewan Pers

Sku Metropolitan
Minggu, 08 Maret 2020


TULUNGAGUNG, METRO -Wakil Ketua Dewan Pers Hendri Chairudin Bangun menutup kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJI Angkatan ke-5 di Aula Diskominfo,Tulungagung, Minggu (8/3/2020) siang


Dalam sambutannya Hendri berpesan Wartawan wajib berusaha terus mengembangkan profesionalitasnya dengan mematuhi kode etik Jurnalistik KEJ) sehingga berita yang dipublikasikan dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya masyarakat. Salah satunya dengan mengikuti uji kompetensi wartawan. Wartawan wajib memiliki sertifikat uji kompetensi seperti halnya profesi lainnya.

"Semakin banyak wartawan yang memiliki sertifikat, maka media-media semakin berkualitas," ujar Hendri

Ketika disinggung adanya informasi bahwa hanya media yang terdaftar di Dewan Pers yang bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah atau Pemkab, Hendri  Bangun menyatakan, media bekerja sama dengan instansi pemerintah tidak masalah. Yang penting keberadaan perusahaan media tersebut sudah terdaftar di lembaga hukum dan sesuai prosedur.

“Boleh, asalkan memenuhi syarat sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers. Karena peraturan Dewan Pers sangat penting bagi jurnalistik. Selain itu juga untuk kerjasama dengan media,” Kata Hendri kepada sku METROPOLITAN di sela-sela acara. 

Hadir dalam acara penutupan UKW PJI ke-5 diantaranya,ketua umum PJI pusat,Hartanto Boechori, kepala Dinas Kominfo Tulungagung Tranggono Dibyo Harsono,dan Direktur Lembaga Uji kompetensi Wartawan UPN Veteran Yogyakarta, Susilastuti Dwi nugraha Jati. 

Dihadapan puluhan wartawan, Hendri menjelaskan, setiap perusahaan media di Indonesia boleh melakukan kerjasama dengan siapa saja, asal memenuhi syarat sesuai UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Adapun persyaratan tersebut, di antaranya harus berbadan hukum Indonesia, punya akte notaris yang disahkan Kemenkumham, minimal sudah 6 bulan berdiri.

Kemudian, pimpinan redaksi atau penanggungjawab harus dijabat wartawan pemegang sertifikat uji kompetensi wartawan (UKW) level Utama.

Selain itu, wartawan digaji sesuai UMR dan diikutsertakan pada program BPJS.

“Aturannya jelas. Sudah berdiri minimal 6 bulan. Termasuk penanggungjawab atau Pimred harus Utama, serta mentaati Kode Etik Jurnalistik,” jelasnya.

Jadi intinya, terang Hendri C Bangun, Dewan Pers tidak melarang perusahaan media bekerja sama dengan siapapun, tapi harus memenuhi syarat sesuai UU Pers dan Peraturan Dewan Pers.

Dia berpesan, media yang sudah memenuhi semua syarat, hendaknya segera mengajukan verifikasi ke Dewan Pers.

“Verifikasi bukan momok, tapi justru memberikan jaminan terhadap perusahaan media dan wartawannya,” jelas Hendri. 

Sementara itu, Ketua Umum PJI pusat Hartanto Boechori mengucapkan selamat kepada wartawan yang dinyatakan lulus UKW atau berkompeten. diharapkan, wartawan yang sudah berkompeten harus menjaga dan taat pada kode etik Jurnalistik 

"Wartawan itu tidak boleh menulis berita seenaknya saja tanpa memperhatikan hak orang lain,wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik harus profesional karena telah diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan kode etik Jurnalistik, " tegasnya. 

Pada UKW PJI ke-5 di kabupaten Tulungagung diikuti sebanyak 18 orang peserta UKW tingkat Muda yang berasal dari berbagai kota di Jawa Timur diantaranya, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Sampang dan Bangkalan. dari 18 peserta UKW tersebut 13 peserta dinyatakan berkompeten.(sar).



Baca berita : 
CBA Minta Kejari Mundur Kalau Tidak Mampu Tuntaskan Dugaan Penyimpangan USB SMPN 3
Terkait SMPN 3 Karang Bahagia, Masih Tetap Ditindaklanjuti Kejari Kabupaten Bekasi
Nama Marzuki Hilang, Bupati Bekasi Terima Rekom Cawabup Terbaru Partai Golkar 
Rekomedasi Cawabup Gonta Ganti, Arkan : Rekomendasi Terbaru Mau di Daftar Kemana?