Terkait SMPN 3 Karang Bahagia, Masih Tetap Ditindaklanjuti Kejari Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Terkait SMPN 3 Karang Bahagia, Masih Tetap Ditindaklanjuti Kejari Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Kamis, 05 Maret 2020



BEKASI, METRO - Penyelidikan Dugaan penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia, tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) nilai kontrak Rp13,2 milliar,  masih tetap ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi dan temuan BPK jadi faktor mendukung data jaksa. 

Kasi Intel Kejari Kabupaten Bekasi, Lawberty Suseno, mengatakan bahwa kejaksaan tetap menindak lanjuti dan terus berupaya  menggumpulkan data data termasuk pemeriksaan terhadap para pihak yang terkait. Selanjutnya kejaksaan baru bisa menggambil keputusan terhadap apakah ada dugaan perbuatan hukum 

“Kami proses, kami sedang mengumpulkan data2 termasuk hasil pemeriksaan terhadap para pihak terkait untuk selanjutnya kami sampaikan apabila ada perbuatan melawan hukum disitu,” kata Law kepada Metropolitan usai menerima tambahan data mahasiswa yang melakukan asksi di kejaksaan kamis (5/3).

Iapun menyampaikan, terhadap penyelidikan dugaan Penyimpangan pembagunan USB SMPN 3 Karang Bahagia  untuk melengkapi data-data, Kejaksaan sudah melakukan pengecekan kelapangan yaitu dengan menurunkan tim ke SMP N 3 Karang Bahagia.

Namun, saat mempertanyakan para pihak yang disebut telah di panggil kejaksaan untuk diperiksa , nampaknya Kasi Intel enggan menyebutkan para pihak tersebut dengan dalil karena masih dalam proses penyelidikan, akan tetapi bila kejaksaan sudah bisa tetapkan atau simpulkan maka hasilnya akan di sampaikan.

“Tim belum bisa menyebut siapa2 yg sudah diperiksa nanti apabila sudah ada yag bisa kita simpulkan akan sampaikan kepada temen2 hasilnya,”kata Law.

Hasil informasi awal dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari  sesuai dengan SOP Kejaksaan setelah sprint di tanda tangani ( Red- 12-2- 2020) dan proses pengembangan penyelidikan setiap 7 hari kerja, Kasi Intel justru berkelit bahwa  sprint itu keluar tanggal 28 februari 2020  dan bisa diperpanjang. Menurutnya bahwa Kejaksaan masih  punya waktu 30 hari.

“Spirnt itu bisa diperpanjang, kami masih  punya waktu 30 hari, kami akan mencari kebenaranya. Apabila ditemukan ada korupsi atau perbuatan lainnya yang merugikan Negara akan kita naikkan ke Penyidikan,” ucap  Law.
Ia mengakui bahwa hasil temuan BPK menjadi salah satu factor untuk mendukung data Kejaksaan, sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor mejelaskan meskipun  apabila ditetapkanya menjadi tersangka nanti Ia menjadi terdakwa itu mengurangi saja tapi tindak pidana atau mainsreanya dapat dilihat bahwa proses penyelidikan ini ada perbuatan melawan hukum ngak atau tidak.

“Temuan BPK menjadi salah satu factor untuk mendukung data Kejaksaan, sesuai dengan Pasal 4 UU Tipikor mejelaskan meskipun  apabila ditetapkanya menjadi tersangka nanti dia menjadi terdakwa itu mengurangi saja tapi tindak pidana atau mainsreanya kita bisa lihat disitu nanti apa bisa menghentikan ada perbuatan melawan hukum disitu,”tegas Law.

Sementara, diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi telah melakukan pemanggilan kepada pihak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan turun kelapangan dalam rangkaian penyelidikan untuk pengumpulan data atas dugaan penyimpangan pembangunan USB SMP Negeri 3 Karang Bahagia tahun 2018 dengan nilai Rp.13,2 miliar yang dilaporkan sejumlah Aliansi Mahasiswa beberapa waktu yang lalu. 

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan, namun demikian kita sudah melakukan tindakan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten, baik dari dinas maupun konsultan pengawas baik pun dari Pihak ketiga  dan ini masih berpores," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, di lobby kejaksaan, Kamis ( 20/2).

Sementara, untuk batas waktunya menaikkan kepenyidikan ,Mahayu mengatakan bahwa sesuai dengan SOP makan batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari, semenjak dikeluarkanya surat tugas  dan akan dilakukan evaluasi setiap 7 hari kerja.

"Kondisi sekolah yang dilaporkan oleh rekan rekan mahasiswa cukup memperihatikan, sehingga yang pertama bagaimana sekolah itu digunakan sebagaimana mestinya untuk dimanfaatkan untuk proses belajar," kata Mahayu.

Namun, walau ada upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perbaikan sekolah, namun demikian hal itukan tidak serta merta menghilangkan tindak pidananya apabila cukup bukti, ini yang kejaksaan gali.

"Dalam perkara itu, kita ketahui semuanya, bahwa emang ada temuan BPK (dalam perkara itu) terkait dengan speknya yang nilainya kurang lebih Rp232 juta, kita juga sudah menerima rinciannya itu sudah dikembalikan oleh kontraktor, namun kita masih menggali lagi, apakah hanya cukup disitu. tentukan. Yang paling penting apakan kekeliruan yang dibuat itu memang sejak awal mempegaruhi fungsi dari output bangunan. Karena kami sudah mengecek kelapangan dengan hasil finishingnya kurang bagus dan emang tidak sesuai," tuturnya.


Baca Berita :

Disinggung adanya informasi pihak ketiga sedang diperiksa di Polda Metrojaya, Mahayu menyebutkan  tidak mempengaruhi penyelidikan, justru lebih gampang, tandasnya. 

Sebelumnya, Kasie Intel Kejari Cikarang, Haerdin mengatakan bahwa laporan dari mahasiswa sudah mulai tahap penyelidikan dari sejak surat perintah (sperint) dikeluarkan pertanggal 12 februari. Jadi proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat. Tahap proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat, kata Haerdin. 

Untuk pengumpulan data, Haerdin menyebutkan telah memanggil para pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dimintain yaitu  Kabid Bangunan PUPR Beny dan juga PPTK, serta pihak terkait lainnya. 

Pihak yang terkait yang sudah dipanggil adalah PPK, PPTK, dan konsultan pengawas, kata Haerdin kepada Metropolitan, Selasa (18/2).

Disamping pemanggilan para pihak, Haerdin juga sudah melakukan penyelidikan ke lapangan di lokasi bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Karang Bahagia, disitu kami menghimpun fakta dilapangan dan semua perihal formil kami kumpulkan. 

Seperti diketahui, Kasus tersebut ramai kepublik paska beredarnya vidieo yang sempat viras hasil investigasi oleh sekelompok mahasiswa tergabung dalam Aliansi Kampung Bekasi (Aksi) terkait kualitas bangunan yang rusak pada bagian bangunan. (Martinus)


Baca Berita :