USB SMP 3 Karang Bahagia, Kejari Kabupaten Bekasi Diminta Audit Proses Lelang dan Fisik Bagunan

BEKASI, METRO - Dugaan penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai kontrak Rp13,2 milliar.  Kemudian dilaporkan  mahasiswa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.
  

Menurut  Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Parwiro yang dikutip dari berbagai media social, ia mengatakan bahwa dinas PUPR telah memberikan teguran I dan teguran II, kemudian mengeluarkan surat Show Cause Meeting (SCM) kepada PT. Ratu Angun Pribumi sebagai pemenang pembagunan USB SMP Negeri 3 Karang Bahagia atas keterlambatan dan kinerja yang belepetan.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Sosial Masyarakat Peduli Anak Bangsa, Drs. Halder Sinurat mengatakan, apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro adalah sebuah pernyataan yang hanya lempar kesalahaan/tanggungjawab kepada pihak ketiga. 

"Semua pihak juga harus bertanggungjawab, termasuk konsultan yang dilibatkan langsung atau tidak langsung dalam pembangunan sekolah tersebut," kata Halder.

Karena, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa, kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima.

“PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA untuk meminta PjPHP/ PPHP  atau  lebih sering Pengawasan Kualitas dan Kepastian Kualitas/Quality Control dan Quality Assurance/QA-QC dari manajemen mutu pekerjaan konstruksi untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan,” kata Halder kepada Metropolitan, Sabtu (29/2).

Yang lebih heran, Kata Halder, jika memang benar-benar PPK, PPTK, konsultan pengawas proyek tersebut benar melakukan pengawasan dan sudah memberikan teguran kepada pihak ketiga, karena hasil pekerjaan dinilainya tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB), tahun 2018 mengapa, dinas PUPR tidak mengajukan perusahaan tersebut agar masuk dalam daftar blacklist, karena fakta tahun 2019 perusahaan tersebut masih mendapat proyek pekerjaan dari dinas PUPR.

“Seharusnya PPK langsung memutus kontrak kepada penyedia (kontraktor) dan mengajukan kepada lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) agar perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam (Blacklist),” ujarnya.

Lagi Halder menambahkan, bila dikutif dari laman LPSE Kabupaten Bekasi, Perusahaan PT. Ratu Anggun Pribumi, pada tahun anggaran 2019 justru dapat memenangkan beberapa kegiatan pembagunan sekolah di Kabupaten Bekasi diantaranya: Rehab total SDN Mekarmukti 06, Kec. Cikarang Utara, dengan dinilai kontrak Rp.4,2 Miliar, dan pembangunan RKB SDN Karangsatu 03, Kec. Karang Bahagia, dengan nilai kontrak Rp.2,1 Miliar.

Tentu atas laporan mahasiswa ini, Halder mengatakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi agar lebih serius  dan jangan masuk angin. Kalaupun ada pengembalian dari pihak ketiga atas temuan BPK yaitu sebesar Rp.232 juta, tentu itu masih merupakan laporan umum yang sifatnya administratif karena belum tentu BPK sudah melakukan penghitungan stock of name terhadap fisik bangunan berlantai dua tersebut bersama dengan ahli-ahli dari kontruksi pada saat menentukan nilai Rp.232 juta.

“Kejaksaan harus menghitung proses pembagunan USB SMP Negeri 3 Karang Bahagia, baik itu dari proses lelang sampai PHO. Karena nilai penggembalian dari BPK ini terlalu kecil, dan jika, bila  kemudian Kejaksaan menemukan kelebihan penghitung setelah pemeriksaan agar tidak menerima pengembalian namun tetap melanjutkan untuk proses penyidikan selanjutnya,” kata Halder.

Karena kata Halder, pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi.

Baca terkait :

Pembangunan USB SMPN 3 Karang Bahagia di Bayar 100 Persen Bulan November 2018
Terkait, SMPN 3 Karang Bahagia, Kejari Kabupaten Bekasi Periksa  Kabid Bagunan PUPR

Diberitakan sebelumnya,

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan, namun demikian kita sudah melakukan tindakan pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten, baik dari dinas maupun konsultan pengawas baik pun dari Pihak ketiga  dan ini masih berpores," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Raden Rara Mahayu Dian Suryandari, di lobby kejaksaan, Kamis ( 20/2).

Sementara, untuk batas waktunya menaikkan kepenyidikan ,Mahayu mengatakan bahwa sesuai dengan SOP makan batas waktu untuk mengumpulkan keterangan selama 30 hari, semenjak dikeluarkanya surat tugas  dan akan dilakukan evaluasi setiap 7 hari kerja.

"Kondisi sekolah yang dilaporkan oleh rekan rekan mahasiswa cukup memperihatikan, sehingga yang pertama bagaimana sekolah itu digunakan sebagaimana mestinya untuk dimanfaatkan untuk proses belajar," kata Mahayu.

Namun, walau ada upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan perbaikan sekolah, namun demikian hal itukan tidak serta merta menghilangkan tindak pidananya apabila cukup bukti, ini yang kejaksaan gali.

"Dalam perkara itu, kita ketahui semuanya, bahwa emang ada temuan BPK (dalam perkara itu) terkait dengan speknya yang nilainya kurang lebih Rp232 juta, kita juga sudah menerima rinciannya itu sudah dikembalikan oleh kontraktor, namun kita masih menggali lagi, apakah hanya cukup disitu. tentukan. Yang paling penting apakan kekeliruan yang dibuat itu memang sejak awal mempegaruhi fungsi dari output bangunan. Karena kami sudah mengecek kelapangan dengan hasil finishingnya kurang bagus dan emang tidak sesuai," tuturnya.

Disinggung adanya informasi pihak ketiga sedang diperiksa di Polda Metrojaya, Mahayu menyebutkan  tidak mempengaruhi penyelidikan, justru lebih gampang, tandasnya. 

Sebelumnya, Kasie Intel Kejari Cikarang, Haerdin mengatakan bahwa laporan dari mahasiswa sudah mulai tahap penyelidikan dari sejak surat perintah (sperint) dikeluarkan pertanggal 12 februari. Jadi proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat. Tahap proses penyelidikan ini 30 hari sejak dikeluarkan surat, kata Haerdin. 

Untuk pengumpulan data, Haerdin menyebutkan telah memanggil para pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dimintain yaitu  Kabid Bangunan PUPR Beny dan juga PPTK, serta pihak terkait lainnya. 

Pihak yang terkait yang sudah dipanggil adalah PPK, PPTK, dan konsultan pengawas, kata Haerdin kepada Metropolitan, Selasa (18/2).

Disamping pemanggilan para pihak, Haerdin juga sudah melakukan penyelidikan ke lapangan di lokasi bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Karang Bahagia, disitu kami menghimpun fakta dilapangan dan semua perihal formil kami kumpulkan. 

Seperti diketahui, Kasus tersebut ramai kepublik paska beredarnya vidieo yang sempat viras hasil investigasi oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kampung Bekasi (Aksi) terkait kualitas bangunan yang rusak pada bagian bangunan. (Martinus)