ALASKA : Aturan Pemberian DP Fasilitas Bagi Pejabat Negara Harus Direvisi

Iklan Semua Halaman

.

ALASKA : Aturan Pemberian DP Fasilitas Bagi Pejabat Negara Harus Direvisi

Kamis, 09 April 2020

BEKASI, METRO - Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) menuntut Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan harus di revisi atau bahkan di hapus.

"Peraturan tersebut sangat tidak pro rakyat, dan hanya menghamburkan uang Rakyat. Bahkan, manfaatnya tidak dirasakan sama sekali oleh rakyat," kata Kordinator ALASKA, Adri Zulpianto kepada SKU Metropolitan, Rabu (8/4).

Adri mengatakan, ditengah pandemi Corona, negara berada ditengah ketidakstabilan ekonomi, kekurangan anggaran, sehingga  pertumbuhan ekonomi melambat, masyarakat terancam PHK, dan negara pun bahkan sampai mengeluarkan surat hutang sebesar US$4.3 M untuk menanggulangi wabah Corona, dan hebatnya, surat hutang tersebut menjadi surat hutang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 

"Tapi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  malah akan menerima uang Rp116.650.000/orang ," kata Adri.

Menurutnya , jika dihitung Rp116.650.000 dipotong pajak 15% dikali 500 dewan saja, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp49.576.250.000. itu hanya untuk DP nya saja. Dan itu baru pejabat negara di DPR, bagaimana dengan pejabat-pejabat negara yang lain? Berapa besaran jumlah yang harus dikeluarkan rakyat untuk memfasilitasi pejabat negara?.

"Perpres No.68/2010 ini harus direvisi bahkan di hapus, kami sangat yakin, keputusan tersebut akan didukung oleh rakyat banyak," kata Adri.

Menurutnya , bahwa fasilitas uang muka tidak diberikan negara, melainkan dari potongan pendapatan bulanan sebesar persentase yang ditentukan dari harga fasilitas yang akan diberikan, dan cicilan dipotong dari besarnya total pendapatan bulanan para Pejabat Negara setiap bulan.

Karena, pendapatan bulanan pejabat negara sudah sangat besar, jangan kemudian tanggungan atau cicilan bulanan fasilitas pejabat negara dibebankan lagi kepada rakyat. Padahal, rakyat tidak sama sekali merasakan manfaat dari fasilitas- fasilitas mewah dibiayai oleh uang negara yang berasal dari uang rakyat tersebut.

"itu tidak adil,  dan tidak ada manfaat sama sekali bagi rakyat.Bahkan, pembiayaan fasilitas tersebut terjadi di tengah besarnya hutang negara dan terjadi di tengah wabah pandemi covid-19, dimana banyak tenaga medis kekurangan APD, dan rakyat tengah resah karena ketidakstabilan politik dan keuangan negara," ungkapnya. (Martinus)