Pemilik Diusir Paksa, Pengalihan Kepemilikan Diduga Tanpa Proses Hukum

Iklan Semua Halaman

.

Pemilik Diusir Paksa, Pengalihan Kepemilikan Diduga Tanpa Proses Hukum

Sku Metropolitan
Senin, 06 April 2020


KOTA BEKASI, METRO- Sungguh malang nian derita yang dialami keluarga S.Hutagalung, warga Perum Bumi Bekasi Baru IV, Keluruhan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dimana keluarganya diusir secara paksa oleh pihak yang mengaku sebagai pemegang sertifikat atas rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN (Bank Tabungan Negara) yang ditempatinya.

Hutagalung menuturkan, pihak yang mengaku sebagai pemegang sertifikat atas KPR yang ditempatinya (miliknya) mengaku bekerja untuk PT. Yesra Sorayon (PT. YS) dan ditugaskan untuk melakukan eksekusi serta memaksa mengosongkan rumah.

"Para pihak yang mengaku sebagai pemegang sertifikat dan bekerja untuk PT. YS datang membawa massa dan membongkar paksa pintu rumah serta melakukan pengerusakan. Saat kejadian, saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena massa yang dibawa mereka kurang lebih 10 orang. Mereka juga mengumpulkan barang-barang dan menaikkannya kedalam mobil pick up yang sudah disiapkan. Lalu, barang-barang tersebut diangkut dan dibawa serta ditempatkan di salah satu kontrakan yang sudah disewa," tutur Hutagalung kepada Metropolitan, Kamis (2/4).

Atas tindakan pihak-pihak tersebut yang telah melakukan pengusiran paksa dan pengerusakan rumah, akhirnya Hutagalung didampingi LBH Patriot melaporkannya ke Polsek Bekasi Timur berdasakan laporan polisi nomor: LP/238/K/IV/2020/Sek Bks Tim, tanggal 2 April 2020.

Kuasa hukum Hutagalung, dari LBH Patriot, DR. Manotar Tampubolon SH, MA, MH, meminta penegak hukum agar yang diduga pelaku di proses secara hukum agar jangan terjadi lagi eksekusi dilakukan tanpa proses hukum.

Manotar Tampubolon mengatakan, jika para pelaku tidak diproses secara hukum, maka dapat dipastikan kedepan akan terjadi lagi Hutagalung lainnya, yang selalu mengedepankan kekeran fisik serta mengandalkan massa sehingga tidak ada kepastian hukum di negeri ini, ungkap Manotar Tampubolon.

Hal yang sama juga dialami, Adillah Carongsong, warga Perum Pasona Gading Cibitung, Desa Wanajaya, Kecamatan. Cibitung,Kabupaten Bekasi,  d iruangan BCU mengatakan, saya baru mendapat Peringatan ke I dari BTN tanggal, 02 Des 2019, sekarang rumah saya sudah jadi milik Sdri. Sondang, warga Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi dan saya disarankan untuk menemui Sdri Sondang, gimana ini, apa hubungannya? tanya Ardillah seperti orang linglung.

 
Adillah Carongsong, saat menunjukan surat dari BTN di Ruang BCU, Senin (4/6)
Ardillah menambahkan dalam surat peringatan itu, tunggakan hutang sebesar Rp. 46.267.929,- dan harus dilunasi dalam tempo 7 hari.

Saat ini saya mau bayar, katanya sudah tidak bisa dan saya disuruh kepada Sondang karena tunggakan saya telah dilunasi oleh Sondang, hal ini saya tidak terima", sebutnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bekasi, Jl. Jend. Sudirman No. 17, Kota Bekasi, menurut Bagian Asset Management Devision (AMD), Doni mengatakan, rumah tersebut sudah menjadi milik orang ketiga.

"Hal ini adalah masalah Cesse, yaitu objek telah milik pihak ke-3 diluar BTN. Karena itu ntar saya panggil bagian yang menanganinya ", ujarnya Senin (6/4).

Menurut, Branch Collecton Unit (BCU) Kantor Canbang BTN Bekasi, Origa Adityana, mengatakan, kami tidak bisa memberikan keterang kepada wartawan tentang hal tersebut.

"Saya tidak berwewenang untuk menjawab Pers, itu adalah bagian legal, kebetulan tidak berada di tempat, untuk itu nanti bila datang akan kami hubungi", ungkapnya, kepada wartawan SKU Metroplitan, Senin (6/4).  

 (bresman).