Pemkot Bandung Matangkan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial

Iklan Semua Halaman

.

Pemkot Bandung Matangkan Penyaluran Jaring Pengaman Sosial

Sku Metropolitan
Senin, 13 April 2020


KOTA BANDUNG, METRO - Pemerintah Kota Bandung matangkan persiapan pemberian bantuan jaringan pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19. Saat ini, Pemkot Bandung juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait dimulainya pemberian bantuan.


“Daerah menunggu ketentuan yang dilakukan oleh pusat dan provinsi. Tapi kita terus pematangan dalam persiapan terutama pembersihan data agar tepat sasaran. Kita terus berhitung juga kemampuan keuangan,” ucap Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (13/4/2020).



Ema menuturkan, pendataan masyarakat yang terdampak ini menjadi poin yang krusial dalam pemberian bantuan agar tepat sasaran. Ia memprediksi ada warga miskin baru karena mengalami penurunan ekonomi akibat pandemi virus corona.



Berbeda dengan warga miskin yang sudah ada sebelumnya, yakni tercatat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi lewat Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung hingga Kementerian Sosial. Di Kota Bandung, warga miskin pada DTKS sebanyak 137.000 KK.



“Kalau yang DTKS ini, Kota Bandung sudah aman yaitu di angka 137.000 KK. Sekarang ini yang cukup luar biasa itu non DTKS, bahkan jumlahnya melebihi data DTKS,” beber Ema Sumarna.



Ema memaparkan, untuk data non DTKS ini, Pemkot Bandung melalui kewilayahan hingga ke tingkat RT dan RW telah mendata warga non DTKS. Saat ini, terhimpun warga yang terdampak virus corona dari non-DTKS sebanyak 156.125 KK.



Ema mengakui, jumlah tersebut berpotensi mengalami perubahan. Meski begitu, Dinsosnangkis beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memverifikasi dan memvalidasi guna menjamin keakuratan data. Hal itu agar bantuan tidak tumpang tindih.



“Hari ini kita terus mematangkan data warga masyarakat yang terdampak Covid. Data ini sudah kita sampaikan. Walua pun memang wajar ada sedikit dinamika. Kalau hari ini orang aman, besok bisa saja jadi tidak aman,” ujar Ema Sumarna.



Mengenai bentuk bantuannya, Ema memastikan sepenuhnya diberikan dalam bentuk uang. Mekanisme pembagiannya akan bekerja sama dengan PT. POS. Nantinya akan diatur jadwal agar tidak terjadi kerumunan.



Hanya saja, Ema mengakui besaran bantuan masih terus dibahas. Sebab, situasi yang berkembang ternyata warga miskin baru atau yang masuk kategori non DTKS ini mengalami peningkatan signifikan.



“Memang pernah kita bicarakan dengan dewan di forum banggar ada angka sebesar Rp. 500.000. Itu dengan proyeksi non DTKS sebanyak 98.000 KK. Tapi faktanya sekarang ada sekitar 156.125 KK. Anggaran yang harus disiapkan selama tiga bulan ini sangat luar biasa,” bebernya.



Sebelumnya, Pemkot Bandung sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 298 miliar untuk menangani masalah virus corona. Dengan rincian Rp. 75 miliar untuk penanganan kesehatan, Rp. 5 miliar operasional gugus tugas. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 218 miliar untuk jaring pengamanan sosial.



Ema mengungkapkan kondisi anggaran saat ini justru berbanding terbalik dengan data non DTKS yang membengkak. Sedangkan sumber pendapatan Pemkot Bandung dari berbagai sektor pajak justru mengalami penurunan drastis.



“Karena kita tahu aktivitas hotel mayoritas tutup. Artinya mendekati nol kita mendapat pajak dari perhotelan. Kemudian dari restoran juga terjadi penurunan cukup drastis. Hiburan sudah tidak ada karena dalam surat edaran pun itu termasuk aktivitas yang harus sudah tutup,” ujarnya.



"Dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun tidak bisa berharap banyak. Sebab melihat kondisi perekonomian masyarakat ytang juga ikut anjlok ikut terdampak oleh penyebaran Covid-19," imbuh Ema Sumarna.



Begitupun dari sektor parkir, sambung Ema, juga ikut terdampak mengingat sebagian besar pendapatan pajaknya berasal dari operator. Sementara operator parkis terbesar berada di mal atau pusat perbelanjaan yang saat ini juga tidak beroperasi.



“Yang mungkin bisa diharapkan oleh kita itu pun mungkin Pajak Penerangan Jalan. Tapi itu pun pasti ada penurunan, karena banyak mal yang tidak beroperasional kemudian banyak pabrik yang WFH itu berpengaruh," pungkasnya. (Supriyanto)