RKPD Pemkab Way Kanan Dihadiri Wakil Gubernur

Iklan Semua Halaman

.

RKPD Pemkab Way Kanan Dihadiri Wakil Gubernur

Sku Metropolitan
Selasa, 14 April 2020


WAY KANAN, METRO- Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya bersama Wakil Bupati DR. Drs. H. Edward Antony, MM. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, melalui Virtual Meeting, Selasa (14/04/2020), juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Hj. Chusnunia Chalim, M.Si., M.Kn., Ph.D, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Ir. Fredy SMSi, Forum Komunkasi Pimpinan Daerah Way Kanan, Kepala dan Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Stake Holder terkait.
Musrenbang RKPD Way Kanan Kali ini dilaksanakan dengan cara virtual meeting, membahas kondisi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi di Indonesia, sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit virus corona 2019 (COVID-19).

Pada sambutanya Bupati Adipati Menyampaikan Pertemuan dengan Covid 19 lalu sesuai protokol kesehatan, Musrenbang Kabupaten Tahun ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan Konferensi Video, dengan harapan Musrenbang dapat berjalan lancar dan kita terhindar dari wabah Covid-19.

Musrenbang merupakan momentum penting dan strategis dalam rangka merumuskan program prioritas pembangunan tahun 2021. Untuk kemudian menjadi acuan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2021.

RKPD tahun 2021 merupakan RKPD beralih antara "RPJMD 2016-2021" dan RPJMD periode berikutnya. Oleh karena itu RKPD 2021 harus mempertimbangkan arahan RPJPD Kabupaten Way Kanan tahun 2005 s / d 2025, dan RPJMN 2019-2024. isue-isue aktual, pertumbuhan ekonomi dan keuangan serta sinergitas kebijakan nasional dan daerah. Untuk menyempurnakan RKPD 2021, acara musrenbang ini juga memberikan kesempatan untuk dapat melengkapi permintaan guna penyempurnaan dokumen RKPD 2021.

Memasuki tahun 2020 kita dihadapkan pada pembahasan Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi dihampir diseluruh negara, dari waktu ke waktu terus meningkat. Menimbulkan korban jiwa, kerugian meterial dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kita belum dapat memprediksi secara akurat sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Jika covid-19 dapat ditanggulangi dengan cepat maka normalisasi dan pemulihan dapat segera dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Namun jika pandemi Covid-19 ini berlangsung lama dan tidak segera tertangani maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dan hal ini akan menjadi beban pemerintah dan masyarakat juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Pusat mensinyalir pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada kisaran antara 2,35 sampai negatif 0,4%. Karena yang rendah ini akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan Nasional atau Daerah.

Oleh karena itu RKPD 2021 harus disusun lebih fleksibel, dinamis dan antisipatif, agar dapat disesuaikan perubahan yang terjadi. Sejauh ini perpindahan Covid-19 di Kabupaten Way Kanan masih terkendali. Sampai saat ini belum ada populasi yang terindikasi positif-19 atau PDP (Pasien dalam pengawasan), sedangkan angka ODP diberikan sebanyak 56 orang. Mereka adalah para migran yang pulang ke daerah (pulang kampung).

Mengingat mobilitas penduduk di Kabupaten Way Kanan masih tinggi, maka perkembangan covid-19 sangat terbuka. Selain jika ada penduduk yang pendatang yang tidak menunjukkan gejala covid-19 (OTG), maka penularan sulit dideteksi dan dapat dihindari kelompok rentan. Peralatan sedang untuk persetujuan dini covid-19.

"Saya meminta kepada gugus tugas covid-19 yang digarda terdepan, untuk menjalankan tugas dengan baik, melakukan integrasi sesuai protokol kesehatan, dan menyiagakan petugas medis 24 Jam" ujarnya.

Selanjutnya untuk mengurangi ekonomi, saya harus meminta seluruh SKPD bidang ekonomi dapat mencermati fenomena ini dan mengambil langkah-langkah strategis, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19 dan perangkat daerah Provinsi Lampung untuk mengeliminir Foto Covid-19 pada rakyat.

Sesuai Perpu No. 1 Tahun 2020 (pasal 3) Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk pengutamaan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi dan penggunaan APBD.


Dalam teknis penataan Permendagri No.20 tahun 2020 dan Inmendagri No. 1 tahun 2020. Dalam kerangka penanggulangan covid-19, kami melakukan upaya antara lain: 

Memfokuskan kembali yaitu mengarahkan  kegiatan 2020 dengan prioritas pada pengeluaran kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan keuangan.
Membentuk gugus tugas Covid-19 Kabupaten, Kecamatan dan Kampung, serta posko pelayanan informasi Covid-19.
Menerbitkan surat edaran untuk seluruh elemen masyarakat, sekolah dan mendistribusikan kesehatan untuk mengimplementasikan protokol kesehatan.
Menyediakan pusat informasi dan Pusat Panggilan di setiap gugus tugas dan fasilitas kesehatan,
Menyiagakan 21 Puskesmas, RS Umum Pemerintah ZAPA, 2 RS Swasta,
Menyediakan ruang isolasi, 
Melakukan penyebaran informasi, himbauan,  penerangan unit mobil keliling.

 Menyediakan tambahan alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), pembersih tangan, cairan disinfektan, thermo gun, serta alat kesehatan lain yang dibutuhkan.
Bersama Forkopimda dan elemen masyarakat, melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas umum, perkantoran, pasar, mengumpulkan masker dan pembersih tangan.
Secara kontinyu melakukan pendeteksian dan pendatang warga yang datang dari luar daerah, Jabodetabek dan luar negeri, terutama dari daerah terpapar.
Melakukan karantina mandiri 14 hari di rumah serta pemeriksaan ODP.
Melakukan pemulihan / penyediaan stok makanan, segera mengoperasikan pasar dan bantuan sembako.

Rencana kerja tahun 2021 tergantung pada kondisi keuangan dan capaian penanganan covid-19 hingga akhir tahun 2020. Program dan kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2021 adalah hal hal yang terkait terkait covid-19 yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi dan sosial serta sosial terkait dengan penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain -lain.(Sangun)