Diduga Buang Obat Sembarangan, Kepala Puskesmas Sebut Obat Kadaluarsa Bukan Limbah B3

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Buang Obat Sembarangan, Kepala Puskesmas Sebut Obat Kadaluarsa Bukan Limbah B3

Sku Metropolitan
Selasa, 19 Mei 2020


KAB BEKASI, METRO--Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang, Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3) Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan, bahwa obat kedaluwarsa merupakan limbah B3 yang diatur pengelolaannya termasuk penyimpanannya.




Dalam peraturan tersebut, penyimpanan Limbah B3 (LB3) dilakukan dengan cara menyimpan di fasilitas penyimpanan LB3, menggunakan wadah sesuai kelompok Limbah B3, penggunaan warna pada setiap kemasan dan atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.


Wadah untuk obat kedaluwarsa menurut aturan adalah warna cokelat. Tujuanya, penyimpanan obat kadaluwarsa sebaiknya di simpan di ruang atau tempat khusus terpisah dari obat yang belum kadaluarsa, diruang yang terkunci agar terjamin keamanannya

Namun dari pantuan Metropolitan, Puskesmas Sukatenang, di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, diduga tidak memiliki sarana prasaran penyimpanan yang sesuai bahkan tampak beberapa botol obat  dalam bentuk sirup di dalam kardus dibiarkan begitu saja dalam ruangan yang tidak terkunci.

Tidak hanya itu, dari pantuan bahwa adanya  obat tablet yang diduga di buang sembarangan disamping  gedung. Selain itu,  ada dugaan pemusnaan sampah Puskemas yang tidak sesuai prosedur dengan cara di bakar.

Kepala Puskesmas Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, H. Didi Sahrodi saat di komfirmasi terkait hal tersebut tampak berkelit, bahwa ia mengatakan bahwa obat tersebut tidak di buang karena masih diruang lingkup gedung Pusekmas. Masalah kedaluarsa tidak jadi maslah, mau sepuluh tahun tidak masalah, yang penting tidak di buang, ujarnya.

“Nanti ada berita acara pemusnahan obat, baru itu kita lempar ke gudang. Tapi saya berterimakasih dengan adanya berita ini, dengan ini informasi ini menjadi bahan pelajaran buat saya,” katanya di ruang kerjanya (Rabu 13/5).
Menurutnya,  sampah medis diangkat sitiap tiga bulan sekali, beda dengan sampah rumah tangga diangkat setiap satu bulan sekali. Saya mengerti tentang pembuangan sampah medis dari tahun 2020 sudah ada undang –undangnya, yang berlaku bulan Oktober. Adapun bekas pembakaran, itu buka pembakaran obat, melainkan pembakaran kayu bekas pembangunan Puskesmas tahun lalu, katanya.
Bahkan kata Didi, obat itu bukan limbah B3, saya sudah konfirmasi dengan Lingkungan hidup (LH). Yang disebut dengan limbah B3 adalah cair, jadi itu obat tersebut adalah limbah medis, ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, beberapa botol obat dalam bentuk sirup di dalam kardus berada di belakang gedung Puskesmas Sukatenang. Bekas pembakaran limbah medis Puskesmas masih terlihat di belakang gedung. Limbah tersebut dikwatirkan akan membahayakan masyarakat yang berobat ke Puskesmas.
Pengamatan Lingkungan hidup, Hary, ketika dimintai tanggapannya tentang limbah medis yang dibuang di belakang gedung Puskesmas menjelaskan, sangat menyayangkan tindakan pegawai Puskesmas Sukatenang yang membuang limbah medis ngawur, dimana seharusnya institusi pemerintah (Puskesmas) dapat memberi contoh yang baik dalam hal pengelolaan limbah B3 khususnya limbah infektous (limbah terinfeksi), apalagi Puskesmas tersebut dekat dengan pemukiman warga dan sering dikunjungi oleh masyarakat yang mau berobat.
Dia menambahkan, apapun itu, yang pasti limbah medis sangat berbahaya dan bisa menularkan penyakit. Kami berharap pihak dinas kesehatan bertanggungjawab atas kelalaian petugas Puskesmas tersebut, dan aparat penegak hukum harus segera menindak lanjuti temuan ini, pintanya.
“Selain sangat berbahaya dan bisa menularkan penyakit, limbah medis tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.


Hary menambahkan, kegiatan ini sudah mencederai UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama pasal 102 yang berbunyi; Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak  Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan Pasal 103 yang berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), jelasnya.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa, Drs. Halder S, ketika dikonfirmasi tentang obat kedaluarsa di letakkan di belakang gedung Puskesmas, ia mengatakan obat kedaluarsa seharusnya disimpan didalam gudang, bukan di belakang gedung. Apabila obat keduarsa tersebut tidak disimpan di tempat yang aman, bisa saja dimanfaatkan orang lain, katanya.

Menurutnya, masa kedaluarsa obat tersebut tanggal 17 Juli 2019, berarti hampir satu tahun, ini sudah kelalaian bagian obat. Kalau obat sudah kedaluarsa, pegawai Puskesmas yang membidangi obat- obatan sudah melaporkan obat yang sudah kedaluarsa. Pengadaan obat di Puskesmas dibiayai olah negara. (Karsim/Martinus)