“Kepentingan Dibalik Virus Corona” Bansos Jadi Tidak Tepat Sasaran

Iklan Semua Halaman

.

“Kepentingan Dibalik Virus Corona” Bansos Jadi Tidak Tepat Sasaran

Sku Metropolitan
Minggu, 24 Mei 2020


Diduga cukup banyak membangun kepentingan dibalik mewabahnya pandemi virus corona. Kesempatan ini dimanfaatkan oknum-oknum khususnya di pemerintahan daerah provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan,, Kelurahan sampai tingkatan RW dan RT.

Bantuan Sosial (Bansos) pusat (presiden), Gubernur, Walikota/Bupati menjadi sarana membangun kepentingan baik, kelompok, maupun politik. Menjual bansos atas nama rakyat. Diperkirakan jumlah penerima bansos hanya dikisaran 30-40 persen

Pendataan paling teknis ada ditingkat RT/RW. Alasan karena RT yang memiliki warga dan mengetahui persis strata sosial ekonominya sehingga data warga paing valid tentu dari RT. Memang diakui ada plus minus,karena di kalangan RT tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan dengan di dominasi data keluarga, kelompok atau hubungan emosional lainnya.

Terkait bantua kali ini, data dari RT/RW tidak begitu bermanfaat. Alasannya ada beberapa versi pendataan. Seperti data warga versi Badan Pusat Statistik, data versi Kemensos (dinsos) dan data versi RT/RW.  Sementara data yang  digunakan dalam pendistribusian bansos di dominasi data versi BPS dan Kemensos (dinsos). Hal itu terbukti dengan adanya penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 selama tiga bulan, mulai dari Bulan April, Mei dan Juni 2020. Para penerima BLT mendapatkan pemberitahuan dari Pemerintah melalui surat yang dikirim Pos Indonesia.


Ketiga versi pendataan penerima bansos ini tidak ada sinkronisasi. Data warga penerima bansos versi BPS dan Dinsos tanpa validasi sehingga tidak tepat sasaran, artinya tidak layak menerima menjadi menerima sebaliknya yang layak menerima menjadi tidak menerima. Bahkan banyak rumah tidak berpenghuni terdata penerima bansos bahkan yang sudah meninggal pun terdaftar aebagai penerima.

Dampak data penerima bansos tidak tervalidasi sehingga pendistribusian bansos dari Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati salah sasaran. Diprediksi bansos yang didistribusikan hanya
dikisaran 30-40 persen saja. Salah satu contoh di satu RT memilikii warga sedikitnya 60 kepala keluarga. Ketika bansos terkucur, ternyata yang terdaftar penerima hanya 3 kepala keluarga.

Untuk bansos presiden data penerima yang terdaftar hanya 20 kepala keluarga dalam satu RW yang memiliki 500 kepala keluarga. Bansos walikota dari 60 keluarga satu RT yang terdaftar sebagai penerima hanya 3 kepala keluarga itupun ketiga penerima warga berkecukupan. Kesimpulan jumlah warga penerima bantuan presiden satu komplek perumahan yang memiliki 5 blok  terdiri blok A B,C,D dan (d ) hanya 70 kepala keluarga fari jumlah 4000 kepala keluarga.

Sementara, para ketua RT di setiap lingkungan RW sibuk memerintahkan kepada setiap warga mengumpulkan Kartu Keluarga (KK). Hal itu  guna mendapatkan bantuan sosial selama 4 bulan terkait musim corona baik dari presiden, gubernur dan walikota. Karena bansos tidak kunjung diterima sebahagian besar warga mempertanyakan data berupa KK  yang dikumpulkan melalui RT

Informasinya, pembagian bansos ke warga sesuai daftar tiap bulan hanya bisa menerima satu dari tiga sumber bansos (waklikota/bupati, gubernur dan presiden. Para akhirnya nanti semua warga akan tetap menerima dari tiga sumber itu. Misal,bulan pertama menerima dari walikota atau bupati. Bulan kedua akan menerima dari gubernur dan bulan ketiga menerima bansos dari presiden.

Artinya, jika di bukan pertama hanya menerima bansos walikota atau bupati,maka pada bulan kedua kemungkinan akan menerima bansos gubernur atau presiden. Di bulan ketiga semua pemnagian nansos akan berakhir dan warga akan menerim bansos yang belum peenah diterima.

Misal si A bulan pertama menerima dari presiden . Si B menerima dari walikota atau bupati dan Si C dari gubernur. Bulan kedua si A menerima dari gubernur dan si  B dari gubernur serta si C dari presiden. Lalu di bulan ketiga si A menerima dari walikota atau bupati serta si B menerima dari presiden serta si C menerima dari walikota atau bupati kata sumber di pemkot Bekasi.

Disimpulkan masyarakat bersabar karena pada prinsipnya semua yang terdaftar sebagai penerima bansos tinggal menunggu giliran tetap akan menerima. Tidak bisa dipungkiri, ada oknum-oknum disinyalir menjadikan sebuah proyek, sehingga berupaya menyelewengkan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan kelompok, kata sumber. (sardin)