Penyaluran Bansos Presiden Diduga Tidak Tepat Sasaran

Iklan Semua Halaman

.

Penyaluran Bansos Presiden Diduga Tidak Tepat Sasaran

Sku Metropolitan
Sabtu, 23 Mei 2020

KOTA DEPOK, METRO -- Berbagai bantuan sosial dari pemerintah sudah digolontorkan kepada masyarakat Kota Depok yang terdampak covid 19, mulai dari bantuan sosial  pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Namun dalam prakteknya bantuan tersebut banyak menuai masalah karena banyak yang tidak tepat sasaran.
Banyak warga yang kecewa karena mereka tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah.  Bantuan Presiden satu-satunya harapan mereka untuk kebagian, namun mereka harus gigit jari lantaran bantuan presiden pun tidak dapat apa-apa.
Hal itu disinyalir adalah pendataan kurang terkordinasi dengan baik mulai dari tingkat RT/ RW, lurah sampai Dinas Sosial, yang menyebabakan banyak yang tidak tepat sasaran. Hal itu bisa dilihat dari data penerima bantuan presiden.
 Warga yang selayaknya harus mendapatkan bantuan justru tidak dapat sama sekali, sementara tidak sedikit orang kaya bahkan pegawai negeri sipil sekalipun ikut terdata dalam penerima bantuan tersebut.
Melihat pakta tersebut, Wartawan SKU Metrpolitan mencoba menghubungi  lurah Sukamajubaru, Tapos, Depok, Pairin lewat WA. Ia menjelaskan, ada dua macam pedataan. Pertama, masyarakat yang di data lewat RT/RW dikirm kekelurahan di imput lalu dikrim ke Dinsos, kedua masyarakat bisa juga mengirim datanya langsung ke dinsos melalui Email.
''Kalau yang di imput melalui kelurahan pastinya tidak mungkin yang PNS bisa terkirim karena bisa dilihat di jenis pekerjaan yang tertulis di Kartu Keluarga ataupun di KTP, jelas Pairin.
Sementara Camat Tapos, Dadi Rusmiadi, mengatakan, bantuan presiden menyisakan banyak masalah di tingkat paling bawah yakni, RT, RW sampai ke Lurah, karena memang pendataan awal dilakukan oleh mereka, ditambah dengan pendaftaran secara on line langsung ke Dinsos.

''Usulan yg disampaikan oleh RT,RW kemudian direkap oleh Lurah cukup banyak, akan tetapi yang turunnya sama-sama kita tau kan cuma sedikit, ini masalah pertama,'' ujar Dadi.

Dadi menambahkan, ini bantuan untuk non DTKS, karena kalau yang termasuk DTKS kan masyarakat miskin yang sudah pasti dapat bantuan rutin dari pemerintah berupa, program PKH, BPNT dan ATM sembako. Jadi wajar kalau masyarakat miskin ga dapat Banpres karena sudah dapat bantuan program, sambungnya.

''Kalau yang Banpres ini adalah untuk yang terdampak covid 19, mungkin juga ada orang kaya yang di PHK kemudian mendaftarkan diri secara online, sehingga ada kesan yang kaya dapat yang miskin ga dapat, padahal yang miskin sudah dapat bantuan rutin,'' kilah Dadi.

 Selanjutnya dalam hal turunnya Banpres ini juga banyak permasalahan. Dalam rapat sudah disepakati banwa bantuan yang jumlahnya dibawah 500 KPM ( Keluarga penerima Mamfaat) akan di drop di Kelurahan dan yang diatas 500 akan di drop ke RW masing-masing. Pada kenyataannya semua bantuan didrop di Kelurahan, sehingga jadi menambah beban kerjaan lurah. Padahal ini menjadi tanggung jawab vendor, belum lagi paketnya banyak yang kurang, harusnya 4 macam ada yang cuma mie instan saja, minyak goreng bocor dan kadaluarsa dan lain lain.

''Untuk data penerima Kecamatan cuma tau jumlahnya saja, untuk rinciannya langsung dikirim ke Kelurahan. Sebagai contoh saja, Salah satu kelurahan menerima paket 3.415 KPM, harusnya berupa paket, yang turun di Kelurahan masih didalam dus, jadi kelurahan harus mengemas kembali, pas di kemas banyak barang yang kurang, seperti, Beras kurang 6 karung, minyak kurang 26 dus, sarden kurang 44, mie instan kurang 25 dus'' Ujar Dadi.

Terkait hal itu Kepala dinas Sosial, Usman Haliyana, mengatakan, kalau yang salah sasaran bisa dialihkan kepada yang lebih layak dengan mengacu kepada juklak dan juknis Kepdirjen no 6 tahun 2020, apabila salah sasaran bisa dialihkan ke yang lebih layak.
''Kalau yang mampu dia daftar dan terima bansos berararti yang menerima ingin jadi orang miskin'' ujar Usman.
Solusinya adalah, juknis biar dikomunikasikan kepada lurah setempat, biar mereka yang belum dapat bisa digantikan data yang salah sasaran agar digantikan yang berhak , tutupnya.
Osman N, seorang Driver yang tinggal di kelurahan Sukamaju baru Tapos dan Porben L, sehari harinya buka warung kopi, tinggal di kelurahan Curug, Cimanggis, berharap pemerintah mulai dari RT/RW sampai Dinsos, untuk mengevaluasi kembali data penerima bansos.
''Karena kami yang lebih layak mendapatkannya malah tidak dapat, orang yang mampu malah dapat, sindirnya. (Jalampong)