Komentar
KOTA DEPOK, METRO
-- Berbagai bantuan sosial dari
pemerintah sudah digolontorkan kepada masyarakat Kota Depok yang terdampak
covid 19, mulai dari bantuan sosial
pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Namun dalam prakteknya
bantuan tersebut banyak menuai masalah karena banyak yang tidak tepat sasaran.
Banyak warga
yang kecewa karena mereka tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Bantuan Presiden satu-satunya harapan mereka
untuk kebagian, namun mereka harus gigit jari lantaran bantuan presiden pun
tidak dapat apa-apa.
Hal itu
disinyalir adalah pendataan kurang terkordinasi dengan baik mulai dari tingkat
RT/ RW, lurah sampai Dinas Sosial, yang menyebabakan banyak yang tidak tepat
sasaran. Hal itu bisa dilihat dari data penerima bantuan presiden.
Warga yang selayaknya harus mendapatkan
bantuan justru tidak dapat sama sekali, sementara tidak sedikit orang kaya
bahkan pegawai negeri sipil sekalipun ikut terdata dalam penerima bantuan
tersebut.
Melihat pakta
tersebut, Wartawan SKU Metrpolitan mencoba menghubungi lurah Sukamajubaru, Tapos, Depok, Pairin
lewat WA. Ia menjelaskan, ada dua macam pedataan. Pertama, masyarakat yang di
data lewat RT/RW dikirm kekelurahan di imput lalu dikrim ke Dinsos, kedua
masyarakat bisa juga mengirim datanya langsung ke dinsos melalui Email.
''Kalau yang di
imput melalui kelurahan pastinya tidak mungkin yang PNS bisa terkirim karena
bisa dilihat di jenis pekerjaan yang tertulis di Kartu Keluarga ataupun di KTP, jelas
Pairin.
Sementara Camat Tapos, Dadi Rusmiadi, mengatakan, bantuan presiden menyisakan banyak masalah di tingkat
paling bawah yakni, RT, RW sampai ke Lurah, karena memang
pendataan awal dilakukan oleh mereka, ditambah dengan pendaftaran secara on
line langsung ke Dinsos.
''Usulan yg disampaikan oleh RT,RW kemudian direkap
oleh Lurah cukup banyak, akan tetapi yang turunnya sama-sama kita tau kan cuma sedikit, ini masalah pertama,''
ujar Dadi.
Dadi menambahkan, ini bantuan untuk non DTKS, karena
kalau yang termasuk DTKS kan
masyarakat miskin yang sudah pasti dapat bantuan rutin dari pemerintah berupa, program PKH, BPNT dan ATM sembako. Jadi wajar kalau
masyarakat miskin ga dapat Banpres karena sudah dapat bantuan program, sambungnya.
''Kalau yang Banpres ini adalah untuk yang terdampak covid 19, mungkin juga ada orang kaya yang
di PHK kemudian mendaftarkan diri secara online, sehingga ada kesan yang kaya
dapat yang miskin ga dapat,
padahal yang miskin sudah dapat
bantuan rutin,'' kilah Dadi.
Selanjutnya
dalam hal turunnya Banpres ini juga banyak permasalahan. Dalam rapat sudah
disepakati banwa bantuan yang jumlahnya dibawah 500 KPM ( Keluarga penerima Mamfaat) akan di drop di
Kelurahan dan yang diatas 500 akan di
drop ke RW masing-masing. Pada kenyataannya semua bantuan didrop di Kelurahan,
sehingga jadi menambah beban kerjaan lurah. Padahal ini menjadi tanggung jawab
vendor, belum lagi paketnya banyak yang kurang, harusnya 4 macam ada yang cuma mie instan saja, minyak goreng bocor dan kadaluarsa dan lain
lain.
''Untuk data penerima Kecamatan cuma tau jumlahnya
saja, untuk rinciannya langsung dikirim ke Kelurahan. Sebagai contoh saja,
Salah satu kelurahan menerima paket 3.415 KPM, harusnya berupa paket, yang turun di Kelurahan masih didalam dus, jadi kelurahan
harus mengemas kembali, pas di kemas banyak barang yang kurang, seperti, Beras kurang 6 karung, minyak kurang
26 dus, sarden kurang 44, mie instan kurang 25 dus'' Ujar Dadi.
Terkait hal itu
Kepala dinas Sosial, Usman Haliyana, mengatakan, kalau yang salah
sasaran bisa dialihkan kepada yang lebih layak dengan mengacu kepada juklak dan
juknis Kepdirjen no 6 tahun 2020, apabila salah sasaran bisa dialihkan ke yang
lebih layak.
''Kalau yang
mampu dia daftar dan terima bansos berararti yang menerima ingin jadi orang
miskin'' ujar Usman.
Solusinya adalah, juknis biar
dikomunikasikan kepada lurah setempat, biar mereka yang belum dapat bisa
digantikan data yang salah sasaran agar digantikan yang berhak , tutupnya.
Osman N, seorang
Driver yang tinggal di kelurahan Sukamaju baru Tapos dan Porben L, sehari
harinya buka warung kopi, tinggal di kelurahan Curug, Cimanggis, berharap
pemerintah mulai dari RT/RW sampai Dinsos, untuk mengevaluasi kembali data
penerima bansos.
''Karena kami
yang lebih layak mendapatkannya malah tidak dapat, orang yang mampu malah
dapat, sindirnya. (Jalampong)