Validasi DTKS, Wali Kota Koordinasikan dengan PKH, PSM dan TKSK

Iklan Semua Halaman

.

Validasi DTKS, Wali Kota Koordinasikan dengan PKH, PSM dan TKSK

Sku Metropolitan
Sabtu, 02 Mei 2020


KOTA BEKASI, METRO--Rapat Koordinasi yang diarahkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dengan keanggotaan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berada di naungan Dinas Sosial Kota Bekasi, bertempat di Stadion Patriot Candrabhaga yang menjadi pusat titik lokasi gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 di Kot Bekasi, Sabtu (2/5).

Dalam hal ini, Wali Kot menyampaikan bahwa membutuhkan tenaga para anggota yang selama ini aktif di sosial masyarakat, yang selalu terjun langsung ke warga baik dari PKH, PSM dan TKSK.

Bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi sudah terkoordinir dengan baik dari pihak RT, RW, sampai Petugas Pemantau Monitoring (Pamor) wilayah, dengan menggunakan non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berupa pendataan ulang yang dikoordinir dengan RT dan RW bagi penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, juga ditambah dengan label stiker untuk penerima dampak Covid 19.

Ditambahnya, bahwa bantuan dari Gubernur Jawa Barat dan Bantuan dari Kementerian atau Presiden merupakan pendataan dari DTKS, sehingga para penerima yang sudah pasti mendapatkan perbulannya melalui Program Keluarga Harapan di tingkat Kelurahan

Wali Kota mengatakan bahwa DTKS bisa dikatakan belum valid datanya, karena ada laporan bahwa data tersebut ada yang sudah tiada masih mendapatkan yang seharusnya diganti dengan nama satu Kartu keluarga, selain itu juga ada yang kemungkinan sudah tidak bisa menerima lantaran kelaurga tersebut sudah tidak masuk kriteria di PKH, semisal sudah cukup mampu.

"Jadi melalui peran PKH, PSM, dan TKSK untuk mendata langsung DTKS bagi penerima, karena 3 unsur ini lah yang langsung terjun ke warga langsung perbulannya untuk Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial dengan data upgrade terbaru, karena data tersebut bisa dibilang sudah lama. Jika.sudah terupgrade, bisa kita laporkan ke Provinsi." Ujar Rahmat Effendi. (ely/bresman)