Komentar
BANDUNG, METRO– Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum
memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren dan
lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Gubernur Jabar
Ridwan Kamil, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar sangat
berhat-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah. Dia tidak ingin
Jabar seperti negara-negara lain di dunia di mana terdapat banyak kasus
COVID-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.
“Pendidikan belum
dibuka karena kita sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah,
karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus
COVID-19) pendidikan pada saat lockdown dibuka,” ujar Kang Emil –sapaan akrab
Ridwan Kamil.
“Ini menjadi
pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,”
lanjutnya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui
telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20) sore.
Untuk itu, Kang Emil
meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang mengelola dunia
pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk
lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.
Pondok pesantren
diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas COVID-19 di
kabupaten/kotanya masing-masing apabila ingin membuka aktivitasnya, dengan
berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di
lingkungan pendidikannya.
“Termasuk pesantren,
jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara
pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,” jelas Kang
Emil.
“Kedua, murid yang
dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga
Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren harus mengajukan surat
permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga
protokol kesehatan dan lain-lain,” jelasnya.
Kang Emil menekankan
selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan
Peanggulangan COVID-19 Prvinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung
intens. Menurutnya, Jabar sedang berikan kemudahan dalam mengendalikan COVID-19
dibanding provinsi lain.
“Tidak lain dan tidak
bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang
faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai gubernur nggak pernah
mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh
dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,” tandasnya.
(SUPRIYANTO)