BPKP dan Tim Gugus Covid-19 Monitoring Penyaluran BLT DD

Iklan Semua Halaman

.

BPKP dan Tim Gugus Covid-19 Monitoring Penyaluran BLT DD

Sku Metropolitan
Selasa, 07 Juli 2020

KAB. BEKASI, METRO--Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama mengupayakan berbagai bantuan untuk mengurangi dampak virus corona (Covid-19) kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah desa diwajibkan untuk menganggarkan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) yang diterima dari pemerintah pusat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai instruksi Presiden No 4 Tahun 2020, mendapat mandat untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara dalam percepatan penanganan Covid-19.

Atas mandat itulah Perwakilan BPKP, diwakili, Basuki, bersama Tim Gusus Covid-19, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, didampingi Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakyat Desa (DPMD), Kabupaten Bekasi, Ida Farida, melakukan monitoring ke Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa (7/7).

Tim monitoring mempertanyakan proses penyaluran BLT Dana Desa (DD), ke Pemerintah Desa. Tim menganjurkan agar bantuan tersebut harus benar- benar tepat sasaran.

Sementara itu Nani, bagian keuangan Dea Tambun, mengatakan,  yang berhak menerima BLT DD adalah warga yang saat ini tidak memiliki penghasilan atau orang yangmenderita sakit menahun, ujarnya.

Kepala Desa Tambun, Sarja Wijaya, biasa disapa Jaut, menuturkan, jumlah penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT) dari Dana Desa (DD), berjumlah 190 orang, ujarnya.(fery/Arnol)
.