Lahan Perkebunan Pramuka Diduga Dirampas

Iklan Semua Halaman

.

Lahan Perkebunan Pramuka Diduga Dirampas

Sku Metropolitan
Minggu, 30 Agustus 2020

TANJABAR, METRO---Dengan dikeluarkannya SK Bupati Tanjung Jabung Barat, yang isi SKnya bahwa SK Gubernur tentang lahan pramuka, tidak sah. Hal ini dikutip dari pembicaraan Sekda Sudirman.

Sehingga, lahan perkebunan pramuka Kwarda Provinsi Jambi seluas 400 hektar yang diserahkan pengolahannya kepada PT.IIS di wilayah Kecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi, di duga mulai di jarah oleh  kelompok tani di Kecamatan Muaro Papalik, dan hasil jarahan dikuasai para anggotanya secara pribadi.

 Andi Feri  selaku ketua DPW Lsm Gempita, Provinsi Jambi, mengatakan, seharusnya  penegak hukum di wilayah tersebut mesti berbuat dan turun tangan. Jangan terjadi pembiaran, penjarahan bisa merugikan pihak perusahaan dan Pramuka, penjarahan diharamkan di bumi pertiwi ini, ini merupakan perbuatan melawan hukum dan ini harus  dicegah, katanya.
Menurutnya, lahan perkebunan Pramuka seluas 400 hektar ini berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jambi tahun 1992 semasa dijabat oleh Gubernur Alm. Rahman Sayuti, mestinya Bupati Tanjab Barat sekarang mengindahkan amanah Almarhum ini.

Demi Gerakan Pramuka dan masa depan anak negeri nantinya, adakan rembuk dan duduk bersama carikan solusi, katanya.

Letkol Imam Syafii SH, salah seorang pengurus Kwarda Pramuka Provinsi Jambi, kepada media ini saat dihubungi via WA menyampaikan, semestinya Bupati Tanjab Barat tidak melakukan hal itu, jika dia faham bagaimana upaya mantan Gubernur Alm. bapak Rahman Sayuti dan Alm. Musa untuk membangun krakter dan mengantarkan anak Jambi menjadi pemimpin melalui gerakan Pramuka.

Almarhum sudah tau, Pemda tidak akan mampu memberikan biaya yang dibutuhkan, maka almarhum memberikan lahan sebagai modal untuk sumber kegiatan Pramuka tersebut.

Pramuka bukan Parpol, juga bukan Ormas atau OKP tapi Pramuka adalah gerakan wadahnya bagi anak-anak negeri untuk berkreasi, belajar untuk mencintai negeri, tanah air, bangsa dan negara.

Menurut Letnan Klonel ini, jika ada kesalahan di Pramuka, maka semuanya wajib ikut membenahi, bukan memusuhi dan menghancurkan masa depan Pramuka Provinsi Jambi.

Coba kita lihat kondisi Gerakan Pramuka saat ini, Khususnya Kwarda Provinsi Jambi, lumpuh akibat sumbernya ditutup oleh seorang Bupati Tanjab Barat, tutup Letkol ini.

Celoteh para kalangan dikaki lima mengatakan, bukankah baru-baru ini bupati juga diduga telah mendapatkan lahan di luar HGU PT. CKT? hal ini juga pernah tercetus oleh para pendemo, para warganya dari Desa/Dusun Mudo dan Rantau Badak, didepan kantornya beberapa waktu lalu, celoteh mereka.

Beberapa kalangan mengharapkan, demi masa depan Gerakan Pramuka Provinsi Jambi dan anak negeri ini, Bupati Tanjab Barat mau meluangkan waktu untuk duduk bersama membicarakan hal ini. (Firmansyah )