Pendirian Kandang Ayam di Desa Dusun Mudo Diduga Ilegal

Iklan Semua Halaman

.

Pendirian Kandang Ayam di Desa Dusun Mudo Diduga Ilegal

Sku Metropolitan
Minggu, 30 Agustus 2020

MUARO JAMBI, METRO---Pendirian usaha kandang Ayam di Desa Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di duga Ilegal, sebab tak ada persetujuan dari kepala Desa Mudo  dan telah merugikan kesehatan masyarakat karena polusi udara yang  telah tercemar  serta hama yang diakibatkan oleh usaha kandang ayam ras pedaging tersebu.t

Menurut warga yang namanya enggan dipublikasikan kepada media ini mengatakan, kami warga Desa Dusun Mudo merasa resah, dengan keberadaan usaha peternak ayam potong  ini yang mana jaraknya hanya berkisar 300 meter dari permukiman , pasalnya selain terjadi polusi udara yang tidak sehat , juga hama lalat yang luar biasa mengganggu, sehingga berimbas pada kesehatan warga, di mohon jika ditemukan kejanggalan dan menyalahi aturan, mohon ditutup, tuturnya.

Hal ini dibenarkan oleh Sekdes Havis kepada media ini saat diminta keterangannya via WA ( 29/8-2020 ) tentang persetujuan warga  atas keberadaan kandang ayam pedaging tersebut. Keterangan Sekdes, jika ada Desa kami telah memberi persetujuan jelas ada arsipnya tersimpan  dan ada rembukan dengan masyarakat Desa Mudo, sepengetahuan kami hal ini belum ada.

Sambung Sekdes Havis lagi, kandang peternakan ayam ini keberadaanya hanya berkisar 200  meter dari kantor desa, disini ada 2  peternak yang aktif,  milik Fahmi dan Hasan Basri, diduga berkapasitas sekira 15 ribu.

Menurut Camat Rino Oetami S.Kom saat dihubungi via telpon mengatakan, sepengetahuan saya, peternakan ini sudah ada pengurusan izinnya sebatas SIUP. Kalau masalah rekomendasi dari Disbunak, izin lingkungan hidup dan BPTSP, saya kurang tau, ungkap camat.

Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi Ir. Zulkarnain melalui Kabid Peternakan Ir. Teguh Sardianto  saat dihubungi via WA juga menambahkan, peraturan usaha peternakan unggas, khususnya ayam ras pedaging, diatur berdasarkan Perda Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17. tahun 2009.

Permohonan izin usaha ditujukan kepada Bupati melalui BPTSP yang dilampiri persetujuan prinsip dari Bupati, IMB, izin tempat usaha, izin gangguan UKL/UPL, BPTSP kemudian menyurati Disbunak untuk memberikan Rekomendasi teknis.

Disbunak Check terlebih dahulu lapangan, khusus teknis lokasi, mempetimbangkan jarak minimal 1 km dari permukiman, penataan bangunan kandang, gudang pakan dan lainya.

Sebelumnya, harus mengantongi persetujuan ditandatangani Rt dan Kode jika berizin kecil. Jika peternakan ini telah mengantongi izin, maka ada sangsinya, jika ditemukan peternakan ini telah melanggar aturan, kata Kabid Teguh Sardianto.

Pendiri usaha ini mesti mengacu pada Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-undang RI Nomor 16 tahun 1977 tentang usaha peternakan.

Pemberian izin mesti memenuhi beberapa keriteria dan aturan, jika belum mengantongi izin, disarankan lebih baik ditutup saja sebelum ada sangsi dan gejolak.   (Firmansyah)