KOTA BOGOR, METRO---Pasca ditetapkannya menjadi tersangka dugaan korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), Enam (6) kepala SD Negeri di Kota Bogor, yang juga melibatkan ketua
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor, membuat sejumlah kepala sekolah (kesek) berupaya menempuh jalur
lain, untuk membebaskan rekan-rekannya dari jeratan hukum yang sudah
ditetapkan.
Rasa
solidaritas sesama Kepala sekolah, salah seorang oknum guru meminta
setiap kepala
sekolah untuk memberi bantuan atau iuran untuk membayar jasa pengacara sebasar,
Rp.3 juta per Kepala sekolah. Jumlah Sekolah Dasar Negeri di
Kota Bogor kurang lebih 195 unit. kalau ditotal Rp 3.000.000 dikalikan 195
menjadi, Rp 585.000.000, sangat menggiurkan nilainya.
Aksi tersebut diklaim sebagai bentuk keprihatinan kepada para Kapala sekolah yang ditahan Kejari dengan
menyediakan tenaga pengacara, sehingga terkesan kepala SD se-Kota Bogor siap
melawan Kejari Kota Bogor. Meski begitu, sebelum aksi pembelaan terjadi,
beberapa kepala SD mulai mengeluhkan langkah yang akan dilakukan. Sebab, mereka
(Kasek, red) dipaksa menyerahkan uang sebanyak Rp.3 juta per Kasek untuk membiayai jasa pengacara
yang akan membela para Kasek yang ditahan itu.
“Iya benar, ada pertemuan di SD Kedungbadak 4, agendanya, evaluasi terkait terjadinya penahanan sesama Kasek
oleh Kejari. Kami tak mau ada lagi sesama rekan kepala sekolah yang diseret.
Untuk itu, disepakati para Kasek ini siap membayar pengacara. Dengan catatan
uangnya dari masing-masing kepala sekolah yang jumlahnya Rp.3 juta,” beber Kepala SDN Mulyaharja, Kusnadi,
kepada Metropolitan.
Ketika ditanya, siapa
yang memprakarsai aksi perlawanan ini? Kusnadi, mengatakan, ini
spontanitas yang dilakukan, Pak
Furkon, sebagai mediator dengan pengacara, menurut catatan pertemuan sudah terkumpul
sekitar 50 kepala sekolah yang siap dengan kegiatan ini, tutunya.
Lebih lanjut Kusnadi mengatakan, dari sejumlah Kasek SD, dirinya diperintahkan mengumpulkan uang sebesar
Rp.3 juta tersebut untuk rencana membantu para
Kasek yang ditahan,”
pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bogor, Fahrudin, belum dapat dikonfirmasi.
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor
menetapkan seorang pengusaha percetakan berinisial JRR sebagai tersangka
dugaan kasus korupsi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
se-Kota Bogor.
Saat dikonfirmasi, Kasi Pidsus Kejari Kota Bogor, Rade Satia Parsaoran
mengatakan, tersangka melakukan
penyelewengan dana BOS untuk pengadaan dan penggandaan soal ujian untuk ujian
tengah semester, ujian akhir sekolah, ujian kenaikan kelas dan ujian try out
selama 3 tahun,
terhitung mulai 2017 hingga 2019.
Berdasarkan perhitungan Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, kerugian negara yang disebabkan oleh JRR mencapai Rp17
miliar,”ungkapnya.
Dilain tempat, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota
Bogor, Fahrudin, saat
diminta tanggapanya soal kasus tersebut masih enggan berkomentar, jangan ke
saya ya,” kata Fahrudin saat dikonfirmasi, Selasa (14/7). (gultom/hotner)