Komentar
KOTA BEKASI, METRO---Dinas Sosial Kota Bekasi mengadakan Forum
Group Discussion (FGD) mengenai sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Bekasi yang sebagai acuan
program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Acara terselenggara
di Hotel Aston Kota Bekasi dengan menggunakan protokol kesehatan yang
diperketat dan mengundang anggota dari organisasi sosial sebanyak 70 orang.
Tujuan dari
program ini ialah mendapatkan kesamaan visi tentang penanganan fakir miskin dan
menjadi langkah awal persiapan satu pintu di Kota Bekasi. Mengacu pada
Permensos 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Perwal 57
Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sistem Layanan dan
rujukan Terpadu. Mengenai data kemiskinan (Big data) dalam Permensos No 5 Tahun
2019, maka di lanjutkan dalam sebuah pengaplikasian di masyarakat untuk
penanggulangan kemiskinan.
Wali Kota
Bekasi, Rahmat Effendi membuka acara tersebut dengan dihadiri juga oleh
Koordinator SLRT Provinsi Jawa Barat, Harvian. Para peserta dari unsur sosial
yakni para anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM), anggota TKSK Kota Bekasi dan unsur Karang Taruna yang dapat membantu di
bidang sosial.
Wali Kota
menyebutkan bahwa program dari Kementerian Sosial ini harus terkoneksi dengan
bantuan Bapelitbangda Kota Bekasi, agar terserapnya dana yang akan diajukan
dalam program baik ini, juga terkoneksi dengan Diskominfostandi yang akan
membantu dalam penjabaran data masyarakat Kota Bekasi.
Dalam
peluncuran ini semoga bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Bekasi
secara signifikan, bergerak berdasarkan data dan terukur, dan yang paling utama
ialah penanggualangan PPKS tidak lagi bersifat sektoral dan dilakukan dengan
mengutamakan sinergitas antar OPD yang ada.
Wali Kota
memberikan solusi keumdahan dalam menyikapi kemiskinan di Kota Bekasi,
bahwa mengapa selalu terbelakangi oleh persolaan komunikasi, dengan
contohnya bantuan sosial yang menerima masih memiliki sebuah mobil dan tapi
tidak sampai ke target, mengapa Masih belum mendapatkan kesempatan yang baik
untuk orang tidak mampu.
Solusinya,
Kota Bekasi hanya 21 ribu hektar, jangkauannya dekat tidak sulit, tapi tidak
pernah selesai mengapa? Kini sudah jamannya serba teknologi, by name by
addrres, apa saja yg harus dibangun kebutuhan ekonominya, harus tersinegritas
dengan Dinas Komunikasi nya, agar langsung dapat mencapai target si masyarakat.
Demikian
juga untuk Dinas Perkimtan Kota Bekasi yang harus mendata Lingkungannya, MCK,
air bersih, jalan setapak, sarana prasarana PSU, juga termasuk sekolah. Ini
adalah cara kerja sinegritas, sehingga Dinas Sosial hanya perlu mendata secara
rinci apa yang di cari dari warga yang tidak mampu.
"Semoga
launching ini dapat mengerahkan pergerakan seluruh unsur sosialnya, yang
nantinya juga akan dilakukan sosialisasi mengenai dampak dari Covid di Kota
Bekasi, agar yang berada di wilayah juga dapat membantu tersebarnya sosialisasi
bahaya Covid 19" jelas Rahmat Effendi. (ADV/HUMAS)