Pj Bupati Bekasi Terbitkan S E PPKM Level-4

Iklan Semua Halaman

.

Pj Bupati Bekasi Terbitkan S E PPKM Level-4

Sku Metropolitan
Selasa, 27 Juli 2021

 

KAB BEKSI, METRO--- Menindaklanjuti Instruksi Mendagri No. 24 tahun 2021 tentang PPKM Level-4 dan Level-3 di Pulau Jawa dan Bali, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level-4, berlaku tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

Berikut ini aturan pembatasan kegiatan masyarakat pada PPKM Level-4 di Kabupaten Bekasi, sesuai Surat Edaran No. 300/SE-46/POL.PP yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2021.

1. Kegiatan di tempat kerja atau perkantoran yang termasuk Sektor Non Esensial melaksanakan aktivitas Work From Home (WFH) 100 persen.

Untuk Sektor Esensial diberlakukan Work From Office (WFO) 50 persen, yang meliputi sektor keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan (non penanganan karantina) dan industri orientasi ekspor.

Untuk sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan prokes secara ketat.

Untuk Sektor Kritikal diberlakukan Work From Office (WFO) 100 persen, dengan cakupan energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, Petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategi nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Untuk sektor usaha perindustrian harus menunjukkan kepemilikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor, wajib memiliki Ijin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

2. Mengatur proses belajar mengajar di antaranya (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan) dilakukan secara daring (Online).

3. Untuk supermarket, pasar rakyat, toko klontong dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, dibatasi jam operasionalnya sampai jam 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Dikecualikan Pasar Induk Cibitung dan Cikarang, jam operasional mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

4. Untuk Apotek dan Toko Obat dapat buka selama 24 jam.

5. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi sampai pukul 15.00 WIB dengan kapasitas 50 persen.

6. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barber shop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan yang sejenis diijinkan buka sampai jam 20.00 WIB dengan prokes ketat.

7. Warung makan/warteg pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka sampai jam 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit.

8. Restoran, rumah makan, cafe yang berada di dalam gedung atau toko tertutup, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in). 

Dikecualikan yang berlokasi di area terbuka dengan ketentuan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit dan prokes ketat sampai pukul 20.00 WIB.

9. Kantor Notaris/PPAT diperbolehkan buka dengan ketentuan 50 persen dari jumlah kapasitas normal pegawai.

10. Kegiatan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, ditutup sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online maksimal 3 orang.

11. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan prokes yang ketat.

12. Tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

13. Pelaksanaan Resepsi Pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level-4.

14. Fasilitas umum (taman umum, tempat wisata, tempat rekreasi dan area publik lainnya) ditutup sementara.

15. Kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan kerumunan, ditutup sementara.

16. Transportasi angkutan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, kendaraan sewa/rental, diberlakukan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan prokes yang lebih ketat.

17. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, kereta api), harus menunjukkan kartu vaksin, PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.

18. Membatasi kegiatan di hotel dengan jumlah kapasitas 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut, dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi dibantu oleh unsur TNI dan Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(martinus/Ely)